DPR Dorong Sebagian Kementerian Segera Boyongan ke IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah digunakan untuk kegiatan ritual Idul Adha 1446 H pada Jumat (6/6/2025) yang lalu | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kalangan DPR RI mendorong sebagian kementerian segera boyongan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu, salah satunya untuk mencegah terulangnya kasus proyek besar yang mangkrak saat alih kepemimpinan.

Gedung-gedung kementerian yang telah rampung dibangun di kawasan IKN dinilai berisiko terbengkalai dan tidak berfungsi apabila tidak segera dihuni oleh aparatur sipil negara (ASN). Kekhawatiran itu menguat mengingat hingga pertengahan 2025 ini, baru Otorita IKN yang secara resmi berkantor di kawasan calon ibu kota baru tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, dalam kunjungannya ke lokasi menilai sejumlah infrastruktur pemerintahan di IKN sudah layak digunakan. Ia mendorong kementerian seperti Lingkungan Hidup, PUPR, Kehutanan, serta ATR/BPN untuk mulai dipindahkan secara bertahap guna memperkuat ekosistem birokrasi di sana.

“Beberapa fasilitas sudah siap, dan akan lebih efisien jika segera digunakan. Ini untuk menghindari pemborosan anggaran serta memastikan tata kelola aset negara berjalan maksimal,” ujar Franky, Minggu (27/7/2025).

Franky menambahkan, percepatan pemindahan juga penting sebagai bentuk komitmen politik terhadap proyek IKN, agar tidak menjadi simbol kegagalan perencanaan nasional, sebagaimana halnya kasus Hambalang.

Kunjungan DPR tersebut turut didampingi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Mereka meninjau sejumlah proyek strategis seperti Istana Negara, Istana Wakil Presiden, Kantor Sekretariat Negara, Plaza Legislatif, dan RSUP IKN. Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus diiringi dengan kehadiran nyata fungsi pemerintahan yang berjalan.

“Pindah kantor itu hanya bagian kecil. Yang lebih besar adalah bagaimana kita membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, modern, dan efisien,” ujar Basuki.

Meski begitu, proses pemindahan aparatur sipil negara ke IKN masih terganjal regulasi. Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengakui bahwa hingga kini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, dan Perpres mengenai pemindahan ASN juga belum ditandatangani.

“Kami masih menunggu arahan Presiden. Saat ini, belum ada keputusan resmi untuk memulai pemindahan ASN,” jelas Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, April lalu.

Rencana besar IKN memasuki fase kedua pembangunan 2025–2029, dengan anggaran mencapai Rp 48,8 triliun. Tambahan dana Rp 8,1 triliun pada tahun ini dialokasikan untuk menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif, sebagai langkah menuju target menjadikan IKN pusat pemerintahan Indonesia pada 2028.

Dukungan untuk mempercepat aktivitas pemerintahan di IKN juga datang dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umumnya, Saan Mustopa, bahkan menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN sebagai simbol dimulainya operasional pusat pemerintahan baru.

“Kalau tidak segera diisi, biaya pemeliharaan gedung-gedung akan tinggi. Kami mendorong agar Wapres dan beberapa kementerian prioritas mulai berkantor di sana,” kata Saan.

Ia juga mendorong Presiden segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan fungsi ibu kota dan pemindahan ASN secara bertahap.

Sejalan dengan usulan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menilai keberadaan kantor-kantor pemerintahan di IKN sangat penting demi menghidupkan aktivitas kawasan. Ia bahkan mengusulkan agar kementerian atau perusahaan negara (BUMN) mulai lebih dulu berkantor di sana.

“BUMN bisa menjadi pionir. Kalau kementerian belum siap, biarlah BUMN yang membuka kantor lebih dulu di IKN,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemindahan kementerian seperti Kehutanan sangat realistis dilakukan. Apalagi UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta sudah resmi disahkan sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota.

“Kalau pemerintah konsisten terhadap Undang-Undang, maka pemindahan bertahap itu harus dimulai. Tapi tentu kami serahkan eksekusinya pada pemerintah,” ucap Herman.

Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah. Harapan besar disematkan agar IKN tak menjadi monumen ambisi yang ditinggal sunyi, seperti halnya proyek Hambalang. Aktivitas nyata dari lembaga negara menjadi satu-satunya cara untuk menghidupkan kawasan yang digadang-gadang sebagai ikon peradaban baru Indonesia. [*] Berbagai sumber