Gegara Ikutan Fomo Pasang Bendera One Piece, Rumah Warga Tuban Digeruduk Petugas

Fenomena pengibaran bendera one piece ini memicu kehebohan | youtube

TUBAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi seorang pemuda asal Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengibarkan bendera bajak laut dari serial One Piece di halaman rumahnya,  akhirnya memicu datangnya aparat gabungan ke rumah.

Pemuda berinisial A (26) itu mengaku hanya ingin mengikuti tren yang tengah ramai di media sosial. Ia menuturkan, bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak dan topi jerami itu dikibarkan pada Jumat (1/8/2025) sore.

Namun, malam harinya ia menurunkannya setelah mendengar kabar pengibaran bendera tersebut dilarang.

“Bendera tak dikibarkan Jumat sore, kemudian malam tak turunkan karena feeling-ku udah nggak enak. Ternyata bener, pagi-pagi dicariin orang,” ungkapnya, Sabtu (2/8/2025).

Menurut A, keesokan paginya rumahnya didatangi petugas dari Polsek, Koramil, pihak kecamatan, desa, hingga intel Kodim. “Nggak nyangka bakal didatengin segitu banyaknya aparat,” katanya.

Ia menegaskan tidak memiliki niat politik maupun tujuan buruk. “Alasan pertama sih sebenarnya cuma FOMO, cuma ikut-ikutan kayak di trend TikTok, selain itu juga suka animenya,” ujarnya.

A mengimbau agar masyarakat tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera tersebut. “Intinya jangan dikibarkan terus kalau ada teman-temannya yang lain misal mau mengibarkan, nggak usah,” pesannya.

Hingga berita ini disiarkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan penjelasan resmi.

Respons Politikus dan Pejabat Negara
Fenomena pengibaran bendera One Piece yang terjadi di sejumlah daerah menjelang HUT ke-80 RI memicu beragam komentar.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Anna Mu’awanah, mengingatkan bahwa penggunaan simbol-simbol asing berpotensi mengaburkan semangat nasionalisme. “Pengibaran bendera One Piece ini memang tidak secara jelas menunjukkan tujuan politik, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa simbol ini memiliki sejarah dan konotasi kurang baik di beberapa negara. Apalagi dilakukan di bulan sakral kelahiran Republik Indonesia,” ujarnya, Minggu (3/8/2025).

Ia mengajak masyarakat untuk tetap mengibarkan Merah Putih sebagai lambang resmi negara dan memperkuat identitas kebangsaan. “Saya khawatir jika kita abai, hal seperti ini bisa mengikis kepekaan generasi muda terhadap simbol-simbol perjuangan dan jati diri bangsa,” tambahnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai bendera One Piece adalah bentuk ekspresi warga selama tidak melanggar konstitusi. “Kalaupun ada ekspresi One Piece tadi itu kita lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya, tetapi kritik itu juga harus jelas kira-kira ekspektasinya apa? aspirasinya seperti apa?” kata Bima. Namun ia menegaskan, “Bendera kita ini yang berkibar di 17 Agustus ya hanya Merah Putih itu sudah pasti.”

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar fenomena ini tidak dijadikan bahan untuk membenturkan komunitas pencinta One Piece dengan semangat nasionalisme.

“Sejak awal saya sudah sampaikan tidak perlu dibenturkan. Ada upaya pecah belah, karena banyak generasi tua yang tidak tahu menahu tentang One Piece,” ujarnya.

Menko Polhukam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, mengingatkan bahwa undang-undang melarang pengibaran Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun. “Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” tegasnya.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, bahkan menilai aksi tersebut sebagai bentuk kemerosotan pemahaman kebangsaan yang berpotensi menjadi provokasi berbahaya. “Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas,” ujarnya.

Pandangan Akademisi
Terpisah, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Ade Marup Wirasenjaya, memandang pengibaran bendera One Piece lebih tepat dibaca sebagai simbol kritik sosial politik.

“Selama bendera One Piece itu tidak dikibarkan lebih tinggi dari Merah Putih dan hanya diposisikan sebagai simbol kritik terhadap penyelenggaraan negara, saya tidak melihat itu menggerus kedaulatan,” jelasnya.

Ade menilai, fenomena ini muncul karena masyarakat minim ruang untuk menyampaikan kritik. “Pesan simboliknya jelas kok, yaitu kemerdekaan jangan dibajak oleh segelintir elit,” ujarnya. Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus menangkap pesan substantif di balik aksi tersebut ketimbang sekadar memperdebatkan simbol. [*] Bebagai sumber