JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Sosial RI terus mempersiapkan pembukaan Sekolah Rakyat dengan serius, termasuk memastikan kualitas kepemimpinan para kepala sekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, proses seleksi kepala Sekolah Rakyat dilakukan sangat ketat agar program pendidikan untuk masyarakat miskin ini berjalan optimal.
“Seleksi tidak main-main. Mulai dari administrasi, tes psikologi, wawancara, hingga tes kemampuan Bahasa Inggris. Semua calon harus punya kapasitas kepemimpinan yang terukur,” ujar Gus Ipul, Rabu (2/7/2025), di Pusat Diklat Margaguna, Jakarta Selatan.
Gus Ipul menyebut, sebanyak 100 orang kepala sekolah sudah terpilih untuk memimpin 100 Sekolah Rakyat tahap pertama. Masing-masing telah melalui retret pembekalan yang digelar dalam dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 53 orang pada 16–20 Juni 2025, sementara gelombang kedua diikuti 43 orang pada 1–5 Juli 2025.
“Retret ini penting, karena selain materi teknis, juga membangun rasa kebersamaan. Kepala sekolah kita berasal dari berbagai daerah, tetapi mereka harus bekerja sebagai satu tim,” kata Gus Ipul.
Selama pembekalan, para calon kepala sekolah mendapat materi beragam, mulai dari kebijakan sekolah rakyat, inklusi, HAM, manajemen asrama, hingga bela negara. Pemateri datang dari berbagai instansi, termasuk TNI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurut Gus Ipul, kepala Sekolah Rakyat bukan hanya dituntut punya sertifikat formal, tetapi juga harus memiliki kepemimpinan sosial. “Kami tidak mau hanya gelar, tetapi orangnya juga harus tangguh, paham kondisi sosial masyarakat miskin, dan siap bekerja dalam situasi darurat,” jelasnya.
Selain memastikan kualitas SDM, Kemensos juga menyiapkan ekspansi besar. Tahun ini, jumlah Sekolah Rakyat akan ditambah menjadi 200 titik di seluruh Indonesia. Jika tahap pertama menampung sekitar 9.755 siswa, tahap berikutnya menargetkan total lebih dari 20 ribu siswa, khusus anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Pemerintah berencana memanfaatkan sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lokasi sekolah tambahan. Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan aset negara.
“Kami juga akan melibatkan pihak swasta melalui CSR, agar Sekolah Rakyat punya sarana yang layak,” ujar Gus Ipul.
Rekrutmen siswa pun dilakukan sangat ketat, melibatkan pendamping PKH, dinas sosial, dinas pendidikan, hingga BPS, untuk memastikan hanya keluarga berhak yang memperoleh kesempatan. Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Anak-anak ini harus punya harapan baru lewat pendidikan. Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, tapi misi sosial,” pungkasnya. [*]
Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.