6 hours ago
5
Jusuf Kalla | WikipediaJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian melebar dan menyeret nama sejumlah tokoh nasional. Kali ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, angkat bicara dengan nada tegas setelah dirinya dituding menjadi pihak yang mendanai isu tersebut hingga miliaran rupiah.
Dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK secara terbuka membantah tudingan tersebut. Ia bahkan mengaku geram lantaran dituding memberikan dana Rp5 miliar untuk menggulirkan isu ijazah Jokowi.
“Saya marah. Apalagi saya dituduh kasih Rp5 M. Mana saya kasih Rp5 M? Ketemu aja tidak. Saya kenal pun tidak,” tegas JK.
Dalam kesempatan itu, JK juga membeberkan bahwa dirinya pernah menolak permintaan pertemuan dari ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Permintaan tersebut disampaikan melalui pesan singkat pada awal Maret 2026, dengan maksud bersilaturahmi sekaligus menyerahkan buku terkait kontroversi latar belakang pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Tak hanya Rismon, JK juga mengaku menolak ajakan bertemu dari pakar telematika Roy Suryo. Ia menegaskan, sikap tersebut diambil untuk menjaga netralitas di tengah polemik yang berkembang.
“Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima. Dia minta waktu, saya tolak. Roy Suryo minta ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral,” ujarnya.
Menurut JK, tudingan terhadap dirinya bukanlah satu-satunya. Ia menyebut sejumlah tokoh lain juga ikut diseret dalam isu yang sama, sehingga ia menilai hal tersebut sebagai bentuk pengalihan isu.
“Tapi, soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduhlah Puan, dituduhlah SBY, itu pengalihan aja,” ucapnya.
Merasa dirugikan, JK melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Rismon dan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri pada awal April lalu. Langkah hukum itu ditempuh sebagai respons atas beredarnya konten yang menuding dirinya sebagai “bohir” di balik polemik ijazah.
Di sisi lain, JK juga menanggapi laporan dugaan penistaan agama yang menyeret dirinya, terkait potongan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu. Meski tidak ingin berspekulasi adanya motif politik, ia mengakui pelaporan tersebut muncul setelah dirinya melaporkan Rismon.
“Saya tidak menuduh politik. Tetapi, kenyataannya ini timbul setelah saya mengadukan [melaporkan] Rismon,” katanya.
Lebih jauh, JK kembali menyampaikan pandangannya agar polemik ijazah tidak terus berlarut. Ia meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik demi meredam konflik yang sudah berlangsung lama.
“Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasihlah ijazah saja itu saja, timbullah ini. Sensitif sekali itu ijazah,” ujarnya.
JK menilai, konflik yang berlangsung selama dua tahun terakhir telah memicu perpecahan di masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan alasan belum dibukanya dokumen tersebut ke publik.
“Kenapa sih? dan saya lihat itu asli? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki, dua tahun,” tandasnya.
Sementara itu, terkait laporan dugaan penistaan agama, kasus tersebut kini telah masuk ke ranah hukum setelah sejumlah organisasi melaporkan JK ke Polda Metro Jaya. Laporan itu berkaitan dengan potongan ceramahnya yang viral dan memicu polemik di tengah masyarakat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
