JPPI Nilai Program Sekolah Rakyat Cenderung Jadikan Anak-anak Kurang Mampu Jadi Kelinci Percobaan Kebijakan Baru

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar | dok. joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Sekolah Rakyat yang diusung pemerintah menuai kritik tajam dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Lembaga ini menilai program yang menyasar siswa dari kalangan tak mampu tersebut dinilai hanya menjadi ajang uji coba kebijakan pendidikan yang tidak matang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji  mengatakan hal tersebut, saat menanggapi banyaknya guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.  Kemunduran massal tersebut menurut Ubaid menunjukkan desain kebijakan tersebut bermasalah sejak awal.

Dikatakan, bahwa gelombang pengunduran diri ratusan guru dari Sekolah Rakyat itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan program. Penempatan guru di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka hanya salah satu gejala dari desain kebijakan yang dianggap bermasalah sejak awal.

Ia justru khawatir, dengan minimnya pelibatan guru dalam proses perencanaan dan lemahnya verifikasi lapangan, program tersebut justru menyasar kelompok yang paling rentan sebagai objek percobaan.

“Anak-anak dari keluarga miskin seharusnya mendapat layanan pendidikan terbaik, bukan malah dijadikan kelinci percobaan proyek pemerintah,” ujar Ubaid, Minggu (27/7/2025).

JPPI menganggap pemerintah telah abai terhadap prinsip keadilan dalam pendidikan. Ubaid menilai bahwa respons Kementerian Sosial, yang langsung menyatakan telah menyiapkan guru pengganti dari jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG), menunjukkan rendahnya perhatian terhadap keberlanjutan proses belajar-mengajar yang berkualitas.

“Bila guru bisa dengan mudah diganti, itu artinya kualitas pendidikan tidak menjadi prioritas. Mengandalkan sistem tanpa verifikasi lapangan, tanpa partisipasi guru dalam proses pengambilan keputusan adalah bentuk kegagalan tata kelola,” tegasnya.

Pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa meluncurkan program ini tanpa mempersiapkan dengan matang aspek-aspek teknis dan sosial yang akan dihadapi di lapangan. Ubaid menyebut, kebijakan semacam ini tidak adil dan justru menambah beban bagi mereka yang paling membutuhkan akses pendidikan berkualitas.

“Mereka justru kian terpinggirkan oleh kebijakan yang seharusnya mengangkat mereka. Sistem yang sekarang tidak berkeadilan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui bahwa sejauh ini terdapat 160 guru Sekolah Rakyat yang memutuskan mundur karena alasan penempatan kerja yang tidak sesuai harapan. Menurutnya, penempatan tersebut mengikuti sistem rekrutmen dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Satgas yang dibentuk.

“Kira-kira 160-an guru. Karena mereka merasa penempatannya itu jauh dari tempat tinggalnya,” kata Gus Ipul, Sabtu (26/7/2025).

Namun ia menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan pengganti dari lebih dari 50 ribu guru lulusan PPG yang saat ini masih menunggu penempatan.

“Ini sudah siap di belakangnya, ada guru-guru yang siap menggantikannya. Mereka yang prinsipnya telah mengikuti proses pendidikan dalam profesi guru, dan mereka sudah mengikuti pendidikan profesi guru,” terangnya.

Gus Ipul juga menyebut bahwa pihaknya sedang melengkapi seluruh unsur pendukung dalam lingkungan Sekolah Rakyat, mulai dari tenaga pengasuh hingga kebersihan, guna memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar.

“Baik itu guru, siswa, maupun juga tenaga pendidikan yang lain. Seperti wali asrama, kemudian wali asuh, tenaga sekuriti, cleaning service, ini semua terus kita lengkapkan,” imbuhnya.

Meskipun begitu, Gus Ipul tak menampik masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Ia mengklaim bahwa secara keseluruhan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal dan akan terus dievaluasi.

“Jadi saya harus akui memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi secara umum, Alhamdulillah, semua sesuai jadwal,” pungkasnya.

Gelombang pengunduran diri guru ini memunculkan pertanyaan besar: seberapa siap pemerintah meluncurkan kebijakan besar yang menyangkut masa depan pendidikan kelompok marginal? Jika tak ditangani dengan hati-hati, mereka yang seharusnya ditolong justru bisa menjadi korban dari eksperimen kebijakan yang tidak berpihak. [*] Berbagai sumber