JPPI Usul MBG Diliburkan Selama Ramadan, Negara Bisa Hemat Rp 36 Triliun

Ilustrai MBG | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka menjelang bulan suci Ramadan. Kali ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara selama masa puasa demi efisiensi anggaran sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji menyebut, jika MBG diliburkan selama satu bulan Ramadan, pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp36 triliun. Perhitungan itu didasarkan pada estimasi kebutuhan dana MBG yang mencapai Rp1,2 triliun setiap hari.

“Jika biaya MBG sebesar Rp 1,2 triliun per hari, maka meliburkan program selama 30 hari akan menyelamatkan uang negara sebesar Rp 36 triliun,” kata Ubaid kepada Tempo, Selasa (20/1/2026).

Menurut JPPI, pelaksanaan MBG saat Ramadan maupun masa libur sebelumnya menunjukkan berbagai persoalan serius, terutama pada kualitas makanan yang diterima siswa dan penerima manfaat. Ubaid menilai, menu yang disalurkan kerap tidak memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Ia mencontohkan, dalam sejumlah temuan, makanan yang dibagikan justru berupa makanan kemasan, nasi yang mengeras, sayuran layu, hingga makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.

Karena itu, JPPI memandang jeda selama Ramadan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menata ulang pelaksanaan MBG, termasuk melakukan evaluasi terhadap mitra penyedia yang selama ini dinilai bermasalah.

“Kita butuh jeda untuk memastikan bahwa setelah lebaran, tidak ada lagi anak yang diberi makanan tak layak bahkan beracun,” ucap Ubaid.

Lebih jauh, Ubaid menegaskan bahwa angka Rp36 triliun bukan sekadar hitungan di atas kertas. Menurutnya, dana sebesar itu bisa membawa perubahan besar bagi sektor pendidikan jika dialihkan ke program yang lebih mendesak dan berdampak langsung.

Salah satu persoalan krusial yang disorot JPPI adalah masih tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia, yang saat ini diperkirakan mencapai 4 juta anak.

Dengan asumsi dana Rp36 triliun dialihkan, Ubaid menghitung setiap anak berpotensi memperoleh dukungan hingga Rp9 juta untuk kembali mengenyam pendidikan.

“Itu lebih dari cukup untuk membiayai mereka kemabli ke sekolah, membeli seragam, buku, hingga alat penunjang belajar,” ujarnya.

Selain itu, JPPI juga membandingkan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk merehabilitasi sekitar 36 ribu sekolah di berbagai daerah, dengan asumsi kebutuhan biaya Rp1 miliar untuk setiap satuan pendidikan.

“Daripada uang Rp 36 triliun habis hanya untuk membiayai program yang impelementasinya karut-marut, penuh dugaan korupsi, dan memberikan makanan asal ada, jauh lebih bijak pemerintah mengambil jeda Ramadan untuk refleksi,” tutur Ubaid.

Di sisi lain, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan skema yang serupa dengan tahun sebelumnya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, penyaluran MBG di wilayah mayoritas Muslim tetap dilakukan pada jam sekolah, meski makanan baru dikonsumsi saat waktu berbuka di rumah.

“Skema penyaluran saat Ramadan seperti tahun lalu,” kata Dadan di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Dadan menambahkan, karena makanan tidak langsung dikonsumsi, menu MBG akan disiapkan dengan bahan baku yang lebih tahan lama.

“Tahan sampai 12 jam,” ujarnya.

Sementara itu, untuk daerah dengan mayoritas penduduk non-Muslim, penyaluran MBG akan tetap berlangsung normal tanpa penyesuaian khusus.

“Untuk daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan normal,” ucap Guru Besar IPB University tersebut. [*] Disarikan dari sumber berita media daring