Kemendikdasmen Siapkan Wajib Prasekolah Satu Tahun, Menuju Era Wajib Belajar 13 Tahun

Ilustrasi pendidikan PAUD | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan rencana penerapan program wajib prasekolah satu tahun sebelum anak masuk Sekolah Dasar (SD) segera dijalankan.

Program ini menjadi bagian dari desain besar Wajib Belajar 13 Tahun, yang menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama pembentukan generasi emas Indonesia. Langkah ini ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar di Jakarta pada 14 Agustus 2025.

Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menyebut gotong royong berbagai pihak mutlak diperlukan. Menurutnya, pelibatan organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, hingga mitra internasional akan memastikan kebijakan wajib prasekolah berjalan efektif. “Hanya dengan kolaborasi, pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia dapat terwujud,” ujarnya.

Direktur PAUD Kemendikdasmen, Dr Nia Nurhasanah, menambahkan, dokumen desain besar ini sudah melalui pembahasan intensif dengan 11 kementerian/lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendes PDTT, Kementerian Agama, Kemenkes, hingga Badan Pangan Nasional. “Kami berterima kasih atas masukan semua pihak. Dokumen akan segera kami lengkapi sesuai catatan rapat,” katanya.

Sejumlah organisasi masyarakat besar seperti Muslimat NU, PP Aisyiyah, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, hingga lembaga pendidikan Buddhis telah menyatakan dukungan. Mereka bahkan terlibat langsung dalam penyusunan rencana tindak lanjut yang mengusung transisi PAUD-SD lebih menyenangkan.

Para pakar pendidikan pun menegaskan pentingnya kebijakan ini. Guru Besar UPI, Prof Vina Andriany, menekankan usia dini adalah periode emas perkembangan anak. “Satu tahun prasekolah wajib akan memastikan anak siap secara kognitif, emosional, maupun sosial sebelum masuk SD,” ungkapnya.

Namun, pemerintah menyadari masih ada tantangan besar. Data BPS 2024 menunjukkan partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD baru mencapai 74,15 persen. Kesenjangan akses masih lebar, terutama di wilayah Papua. Mutu layanan PAUD juga belum merata, dengan lebih dari 40 persen lembaga belum terakreditasi memadai.

Untuk menjawab tantangan itu, sejumlah strategi disiapkan. Di antaranya penyediaan PAUD-SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru di daerah tertinggal, penambahan ruang kelas, hingga penegerian PAUD swasta. Selain itu, peningkatan kompetensi guru, akreditasi lembaga, serta layanan PAUD holistik integratif juga diprioritaskan.

Anggaran program ini sudah disepakati bersama DPR RI melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Realisasi penuh ditargetkan pada 2026 dengan estimasi biaya lebih dari Rp 37 triliun selama lima tahun, mencakup pembangunan lembaga, bantuan operasional, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Kemendikdasmen juga melibatkan UNICEF, Save the Children, dan mitra internasional lain untuk memperkuat aspek digitalisasi pembelajaran, program gizi, serta lingkungan belajar yang ramah anak. “Kami ingin memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan sejak usia dini,” tegas Gogot.

Dengan dukungan lintas sektor dan komitmen anggaran, pemerintah optimistis program wajib prasekolah satu tahun ini akan menjadi pijakan kuat menuju wajib belajar 13 tahun. Langkah tersebut sekaligus menjadi investasi jangka panjang agar Indonesia memiliki sumber daya manusia unggul menjelang era bonus demografi. [*] Berbagai sumber