Kepada MUI, Prabowo Janji Siap Keluar dari Board of Peace Jika Tak Bela Palestina  

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terkait konflik Palestina dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Istana Kepresidenan. Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace apabila kehadiran Indonesia di lembaga itu tidak membawa perubahan nyata bagi kemerdekaan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang turut hadir dalam pertemuan itu. Menurut Cholil, sejumlah pimpinan ormas Islam sempat menyampaikan keraguan terhadap efektivitas Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat—negara yang dikenal sebagai sekutu kuat Israel.

Menanggapi keraguan itu, Prabowo memberikan jawaban tegas.

“Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau (Prabowo) siap keluar dari Board of Peace. Itu yang saya tangkap,” ujar Cholil seusai pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026).

Cholil menuturkan, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan serta-merta mengikuti keputusan Dewan Perdamaian jika bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Beliau (Prabowo) memberi respons, kita masuk di Board of Peace itu bisa tidak ikut (keputusan) ketika tidak sesuai dengan pendapat kita,” kata Cholil.

Dalam pertemuan itu, para pimpinan ormas juga mengingatkan agar Dewan Perdamaian tidak berubah menjadi alat politik Amerika Serikat.

“Kami sampaikan bahwa jangan sampai ini bukan Board of Peace tapi Board of Trump,” tutur Cholil.

Ia menyebutkan, ada sejumlah tolok ukur yang harus dipenuhi agar upaya perdamaian Palestina dinilai bermakna. Pertama, kemerdekaan Palestina harus menjadi tujuan utama. Kedua, Palestina harus memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola negaranya sendiri. Ketiga, Palestina perlu dilibatkan secara langsung dalam Dewan Perdamaian tersebut.

“Yang ketiga, pastinya keterlibatan Palestina di Board of Peace itu,” ucapnya.

Meski demikian, Cholil mengatakan para pimpinan ormas tetap menghormati keputusan Prabowo yang ingin mencoba berjuang dari dalam lembaga internasional tersebut.

“Beliau minta waktu untuk mencoba melakukan perjuangan di dalam, karena dari dalam mungkin lebih efektif daripada di luar. Itu jawabannya beliau,” katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 50 tokoh dari berbagai ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia. Selain isu Dewan Perdamaian, pertemuan juga membahas posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian global.

Sejumlah pejabat negara turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mundur dari Dewan Perdamaian jika arah kebijakannya menyimpang dari tujuan utama.

“Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan,” kata Sugiono.

Sugiono menegaskan, keanggotaan Indonesia dalam lembaga internasional apa pun akan selalu diukur dari kesesuaian dengan visi dan misi perdamaian, termasuk dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. [*] Disarikan dari sumber berita media daring