Kereta Whoosh Warisan Jokowi Jadi “Bom Waktu”, Laba KAI Tersedot Hingga Triliunan

Kereta cepat Whoosh | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, warisan kebikakan semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi),  kembali menuai sorotan.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, menyebut masalah utang yang menjerat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai “bom waktu” yang harus segera dicarikan solusi.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat perdana bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025). Bobby mengaku pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membahas strategi penyelesaian utang KCIC.
“Persoalan ini sedang kami dalami. Kami butuh waktu sekitar satu minggu untuk memetakan langkah-langkahnya agar tidak semakin membebani keuangan perusahaan,” jelas Bobby.

Di forum yang sama, sejumlah legislator mempertanyakan mengapa kinerja positif KAI justru terbebani utang kereta cepat. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa seharusnya KAI bisa meraup laba lebih besar jika tidak harus menanggung proyek Whoosh.
“Perusahaan ini sebenarnya sehat. Namun karena ada beban dari Whoosh, akhirnya neraca KAI jadi tekor,” kritiknya.

Nada serupa disampaikan anggota Komisi VI, Darmadi Durianto. Ia memperkirakan kerugian akibat proyek tersebut sudah mencapai lebih dari Rp4 triliun dalam dua tahun terakhir. “Kalau tren ini berlanjut, pada 2026 bisa saja kerugian membengkak sampai Rp6 triliun,” ujarnya.

Laba KAI Terkikis Kerugian KCIC

Fakta di lapangan memperlihatkan bagaimana beban kereta cepat menggerus keuntungan KAI. Dari laporan keuangan unaudited per 30 Juni 2025, entitas anak usaha KAI yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) – pemegang saham mayoritas KCIC – mencatat rugi Rp1,62 triliun hanya dalam enam bulan pertama tahun ini.

Sementara pada 2024, kerugian PSBI sudah menembus Rp4,19 triliun. Sebagai pemegang saham terbesar dengan porsi 58,53 persen, KAI otomatis ikut menanggung beban paling besar, yakni sekitar Rp2,24 triliun. Tahun ini pun, KAI sudah harus mengakui kerugian Rp951 miliar akibat proyek Whoosh.

Selain KAI, PSBI juga dihuni tiga BUMN lain yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dengan saham 33,36 persen, PT Jasa Marga 7,08 persen, serta PTPN VIII sebesar 1,03 persen. Namun, karena KAI menjadi pemimpin konsorsium, tanggung jawab finansial terbesar ada di pundaknya.

Pinjaman China dan Biaya Bunga

Proyek kereta cepat yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023 itu sejak awal diproyeksikan menghabiskan dana sekitar US$6,02 miliar. Namun realisasinya membengkak menjadi US$7,22 miliar.

Sebagian besar biaya pembangunan ditutup dengan pinjaman dari China Development Bank senilai US$5,41 miliar, dengan bunga 2 persen untuk pinjaman pokok dan 3,4 persen untuk biaya pembengkakan (cost overrun). Skema itu membuat KCIC wajib membayar cicilan beserta bunga sekitar US$120,9 juta setiap tahun.

Desakan DPR

Melihat kondisi tersebut, sejumlah anggota DPR meminta KAI tidak hanya mengandalkan Danantara sebagai penyelamat. Legislator PDIP, Mufti Anam, menegaskan manajemen KAI perlu menyiapkan roadmap khusus agar beban utang bisa dipangkas.
“Kalau terus berharap bantuan, tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ada langkah konkret dari manajemen sendiri,” tegasnya.

Kini, publik menanti bagaimana strategi baru KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin bisa mengurai masalah utang jumbo ini. Sebab, jika tidak segera ditangani, kereta cepat yang digadang-gadang menjadi proyek prestisius pemerintah justru berpotensi menjerumuskan BUMN perkeretaapian ke dalam krisis keuangan berkepanjangan. (*)  Berbagai sumber