Kolaborasi Hebat! Lapas Wonogiri dan Kemenkumham Bersatu Awasi Notaris

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota baru dan pengganti antar waktu MPD Notaris di aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang, Kamis (3/7/2025). Istimewa

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komitmen pemasyarakatan dalam menjaga integritas hukum kembali dibuktikan! Kepala Lapas Kelas IIB Wonogiri, Siswarno, kini resmi dilantik menjadi bagian dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Jawa Tengah.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota baru dan pengganti antar waktu MPD Notaris ini digelar dengan khidmat di aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang, Kamis (3/7/2025).

Acara tersebut dihadiri para pejabat struktural dan tokoh instansi lintas sektor. Kalapas Wonogiri Siswarno hadir sebagai salah satu unsur penting dalam struktur MPD Notaris, dan turut memimpin prosesi pengambilan sumpah anggota yang baru.

Komitmen Bersama Awasi Profesi Notaris

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga demi menjaga profesionalisme dan etika jabatan notaris. Menurutnya, peran pengawasan menjadi kunci agar profesi notaris tetap dipercaya publik.

“Sinergi antar instansi adalah kekuatan untuk menjaga marwah profesi notaris. MPD bukan hanya formalitas, tapi ujung tombak dalam pengawasan,” tegas Heni.

Sementara itu, Siswarno menyampaikan bahwa keterlibatan Lapas Wonogiri dalam struktur MPD merupakan bentuk nyata kontribusi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap sistem hukum nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa semua unsur penegakan hukum, termasuk notaris, berjalan di jalur yang benar—beretika dan bertanggung jawab,” ujar Siswarno.

Siap Jalankan Tugas Pengawasan

Pelantikan ini menjadi momen penting dimulainya masa tugas bagi anggota MPD baru dan pengganti antar waktu yang akan bertugas di wilayah hukum masing-masing. Mereka diharapkan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin terhadap notaris yang bertugas.

Pengawasan terhadap pejabat umum tak hanya jadi tanggung jawab tunggal satu instansi, tapi menjadi bagian dari kerja bersama untuk keadilan dan kepastian hukum. Aris Arianto