Kondisi Belum Aman, Gelombang PHK Diprediksi Masih Bakal Terjadi Lagi

Ilustrasi PHK karyawan | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump memang sudah menurunkan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen, dengan segala konsekuensi yang mengikutinya.
Namun apakah penurunan tarif tersebut sudah relatif aman buat dunia usaha di tanah air?  Ternyata posisi seperti itu pun belum relatif aman bagi kelangsungan dunia usaha  di tanah air.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan memprediksi adanya kemungkinan terjadi lagi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).  Apindo mencatat,  meningkatnya angka PHK pada semester pertama 2025 bukan sekadar statistik belaka, melainkan gambaran nyata dari tekanan ekonomi yang sedang dirasakan para pelaku usaha.

“Tetapi yang jelas kelihatan bahwa tadi kenaikan (PHK) itu ada, pemerintah sendiri mengatakan (PHK naik) 32%, itu kan angka tinggi, kenaikan yang tinggi, dan ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo,” ujar Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurut Shinta, situasi yang tengah terjadi bukanlah sekadar gejala sementara. Ia menyebutnya sebagai gelombang PHK yang masih aktif berlangsung dan dikhawatirkan terus melebar.

“Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tetapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir,” lanjutnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah RI disebut sedang menjalankan diplomasi ekonomi melalui jalur negosiasi perdagangan dengan AS. Salah satu hasilnya adalah penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Namun langkah ini belum menjamin industri dalam negeri bisa bersaing dengan negara-negara pesaing yang memperoleh perlakuan tarif lebih ringan.

Shinta memperingatkan, bila keunggulan tarif tidak diperoleh Indonesia, risiko relokasi order akan meningkat dan memicu bertambahnya jumlah korban PHK, khususnya dari sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK akan semakin lagi bertambah. Jadi ini hal-hal contoh yang coba dilakukan untuk meminimalisir PHK yang sudah ada,” tegas Shinta.

Lebih lanjut, Shinta menilai pemulihan ekonomi nasional belum cukup kuat untuk mencegah gelombang PHK berikutnya.

“Ini tentunya kalau kita lihat ke depannya memang ini kelihatannya masih terus (ada PHK) dengan kondisi ekonomi yang ada,” imbuhnya.

Jawa Tengah disebut menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dalam krisis ini. Banyak pabrik besar yang terpaksa merumahkan karyawannya karena tekanan biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar.

“Dan kemarin itu jelas di Jawa Tengah ada beberapa pabrik besar yang juga (melakukan PHK),” pungkasnya.

Sinyal bahaya serupa juga datang dari pelaku industri tekstil hulu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi menyebut, investasi baru sebesar Rp 10,2 triliun belum mampu menutup kerugian akibat mundurnya investasi lama.

“Belum bisa menggantikan baik dari sisi produksi maupun sisi penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

Ia menyatakan banyak perusahaan tekstil yang sudah tumbang dalam dua tahun terakhir, dan kondisi tersebut belum sepenuhnya pulih.

Demi memperbaiki situasi, Farhan mendorong agar pemerintah memanfaatkan momentum dua kesepakatan strategis, yakni tarif resiprokal dan perjanjian kemitraan IEU-CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Sayangnya, tren utilisasi industri tekstil di tingkat nasional justru menunjukkan penurunan, mengindikasikan bahwa lebih banyak investasi yang tidak aktif dibanding yang baru tumbuh.

“Kita perlu agregatnya, karena yang terjadi saat ini memang ada investasi baru, tetapi lebih besar jumlah investasi yang tidak aktif karena pabriknya berhenti sementara atau bahkan tutup,” ungkapnya.

Kondisi berat ini turut dirasakan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengatakan utilisasi di sektor garmen domestik masih jauh dari optimal.

Menurut Nandi, banyak karyawan terdampak PHK yang akhirnya beralih menjadi pengusaha kecil. Namun tantangan tetap besar karena pasar domestik sudah dibanjiri produk impor, baik di toko offline maupun online.

“Kita bisa lihat secara gamblang baik di toko offline maupun online dipenuhi oleh barang impor,” katanya.

Dengan tekanan global yang belum reda dan persaingan yang makin ketat, dunia usaha nasional kini berharap lebih dari sekadar kebijakan tarif. Dibutuhkan langkah konkret dan terintegrasi agar industri TPT bisa bertahan dan kembali pulih. [*] Berbagai sumber