KUDUS — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melayangkan kritik mendalam terkait metode penggemblengan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mantan komisioner Komnas HAM ini meminta dengan tegas agar pola pelatihan bagi para calon pengelola ekonomi desa tersebut tidak lagi menggunakan pendekatan fisik yang berlebihan, apalagi sampai mengadopsi taktik latihan militer dan memegang senjata.
Menurut Pigai, substansi utama dari pembentukan aparatur atau pengurus koperasi bukanlah ketahanan fisik layaknya prajurit tempur, melainkan penguatan integritas, moralitas, dan karakter profesional. Langkah militerisasi dalam sektor tata kelola ekonomi dinilai keliru dan berpotensi mencederai prinsip-prinsip pengembangan sumber daya manusia yang humanis.
Natalius Pigai menjelaskan bahwa cetak biru (blueprint) pelatihan bagi calon manajer KDMP sejatinya tetap wajib berpijak pada tiga pilar fundamental pengembangan kapasitas, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude). Namun, ia memberikan catatan tebal pada interpretasi aspek attitude atau sikap. Menurutnya, penanaman attitude harus dikembalikan pada esensi etos kerja yang beradab, bukan melalui doktrin militeristik fisik.
Natalis mencatat karakteristik ideal yang dibutuhkan seorang manajer koperasi meliputi kedisiplinan tinggi yaitu ketepatan waktu dalam mengelola administrasi dan pelayanan warga. Kedua, responsibilitas yaitu sikap tanggung jawab penuh terhadap aliran dana dan aset koperasi desa. Ketiga, efisiensi kerja yaitu kemampuan manajerial yang cepat, tepat, dan cekatan dalam mengambil keputusan ekonomi.Keempat integritas mutlak yaitu menjunjung tinggi objektivitas dan kejujuran demi menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat desa. Kelima, relevansi fungsi yaitu koperasi desa bukan komponen cadangan perang
Menteri HAM menyayangkan jika ada persepsi yang memaksakan latihan dasar militer (Latsarmil) atau penggunaan senjata dengan dalih mempersiapkan para pemuda desa sebagai komponen cadangan pertahanan negara di masa depan. Bagi Pigai, menyinergikan peran penggerak ekonomi dengan fungsi pertahanan bersenjata dalam konteks koperasi adalah langkah yang tidak relevan. “Nah, itu sebenarnya. Bukan militernya. Bukan pelatihan militernya. Bukan angkat senjatanya. Bukan! Ini bukan untuk mau perang.
Memang kalaupun juga mereka itu dipersiapkan untuk ada cadangan masa yang akan datang, ya, janganlah ya! Saya pikir dalam konteks Koperasi Desa, KDMP itu sebaiknya pelatihan fisik yang bersifat militer atau latihan dasar militernya ditiadakan saja,” ujar Natalius Pigai secara blak-blakan. Di akhir keterangannya, Pigai mendorong kementerian dan lembaga terkait yang membawahi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk segera meninjau ulang dan mengevaluasi kurikulum pelatihan yang sedang berjalan.
Ia menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh koperasi di daerah saat ini adalah masalah tata kelola keuangan, literasi digital, akses pasar, dan kepercayaan masyarakat. Masalah-masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan kecerdasan kognitif serta kematangan mentalitas bisnis, bukan dengan ketahanan fisik berbaris di bawah terik matahari atau keterampilan membidik sasaran tembak. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
KUDUS — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melayangkan kritik mendalam terkait metode penggemblengan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mantan komisioner Komnas HAM ini meminta dengan tegas agar pola pelatihan bagi para calon pengelola ekonomi desa tersebut tidak lagi menggunakan pendekatan fisik yang berlebihan, apalagi sampai mengadopsi taktik latihan militer dan memegang senjata.
Menurut Pigai, substansi utama dari pembentukan aparatur atau pengurus koperasi bukanlah ketahanan fisik layaknya prajurit tempur, melainkan penguatan integritas, moralitas, dan karakter profesional. Langkah militerisasi dalam sektor tata kelola ekonomi dinilai keliru dan berpotensi mencederai prinsip-prinsip pengembangan sumber daya manusia yang humanis.
Natalius Pigai menjelaskan bahwa cetak biru (blueprint) pelatihan bagi calon manajer KDMP sejatinya tetap wajib berpijak pada tiga pilar fundamental pengembangan kapasitas, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude). Namun, ia memberikan catatan tebal pada interpretasi aspek attitude atau sikap. Menurutnya, penanaman attitude harus dikembalikan pada esensi etos kerja yang beradab, bukan melalui doktrin militeristik fisik.
Natalis mencatat karakteristik ideal yang dibutuhkan seorang manajer koperasi meliputi kedisiplinan tinggi yaitu ketepatan waktu dalam mengelola administrasi dan pelayanan warga. Kedua, responsibilitas yaitu sikap tanggung jawab penuh terhadap aliran dana dan aset koperasi desa. Ketiga, efisiensi kerja yaitu kemampuan manajerial yang cepat, tepat, dan cekatan dalam mengambil keputusan ekonomi.Keempat integritas mutlak yaitu menjunjung tinggi objektivitas dan kejujuran demi menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat desa. Kelima, relevansi fungsi yaitu koperasi desa bukan komponen cadangan perang
Menteri HAM menyayangkan jika ada persepsi yang memaksakan latihan dasar militer (Latsarmil) atau penggunaan senjata dengan dalih mempersiapkan para pemuda desa sebagai komponen cadangan pertahanan negara di masa depan. Bagi Pigai, menyinergikan peran penggerak ekonomi dengan fungsi pertahanan bersenjata dalam konteks koperasi adalah langkah yang tidak relevan. “Nah, itu sebenarnya. Bukan militernya. Bukan pelatihan militernya. Bukan angkat senjatanya. Bukan! Ini bukan untuk mau perang.
Memang kalaupun juga mereka itu dipersiapkan untuk ada cadangan masa yang akan datang, ya, janganlah ya! Saya pikir dalam konteks Koperasi Desa, KDMP itu sebaiknya pelatihan fisik yang bersifat militer atau latihan dasar militernya ditiadakan saja,” ujar Natalius Pigai secara blak-blakan. Di akhir keterangannya, Pigai mendorong kementerian dan lembaga terkait yang membawahi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk segera meninjau ulang dan mengevaluasi kurikulum pelatihan yang sedang berjalan.
Ia menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh koperasi di daerah saat ini adalah masalah tata kelola keuangan, literasi digital, akses pasar, dan kepercayaan masyarakat. Masalah-masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan kecerdasan kognitif serta kematangan mentalitas bisnis, bukan dengan ketahanan fisik berbaris di bawah terik matahari atau keterampilan membidik sasaran tembak. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
