Lama Tak Ada Kabar, Hasan Nasbi Angkat Bicara: Dorongan Kerja Keluar Negeri Bukan Berarti di Dalam Negeri lagi Krisis

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah menegaskan bahwa dorongan agar warga negara Indonesia (WNI) mempertimbangkan peluang kerja ke luar negeri bukan berarti menandakan krisis lapangan kerja di dalam negeri.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi,  yang beberapa saat lamanya tidak terdengar kabarnya, akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan, langkah tersebut justru sejalan dengan budaya merantau yang sudah melekat di masyarakat Indonesia.

Menurut Hasan, pasar tenaga kerja kini telah menjadi bagian dari dinamika pasar global. Ia mengibaratkan pilihan bekerja di luar negeri serupa dengan keputusan seseorang menempuh pendidikan tinggi di dalam atau luar negeri.

“Seperti halnya kuliah, bukan berarti di dalam negeri tidak ada kampus bagus, tetapi kesempatan di luar negeri juga menarik. Sama juga dengan bekerja, jika ada peluang di luar negeri, itu menjadi opsi baik yang bisa diambil,” kata Hasan di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Hasan menyatakan data pemerintah menunjukkan sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025 telah tercipta 3,6 juta lapangan kerja di dalam negeri. Karena itu, ia membantah anggapan seolah-olah WNI terpaksa bekerja di luar negeri lantaran kekurangan pekerjaan di tanah air.

“Kita ini punya budaya merantau. Jadi, bukan karena di sini tidak ada pekerjaan. Justru peluang di luar negeri bisa menjadi opsi yang menguntungkan, baik dari sisi pengalaman maupun jaringan,” ujarnya.

Fenomena negara-negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk, menurut Hasan, membuka peluang besar bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Kesempatan itulah yang dinilainya sebagai “peluang emas.”

“Bekerja di luar negeri bisa meningkatkan kualitas diri, memperluas networking, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan,” ujar Hasan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, juga angkat bicara meluruskan polemik soal ucapannya yang sempat viral. Dalam sebuah acara di Universitas Diponegoro, Semarang, Karding sempat menyarankan mahasiswa mempertimbangkan kerja di luar negeri karena masih tingginya angka pengangguran, khususnya di Jawa Tengah.

Namun belakangan, Karding menegaskan dirinya tidak sedang memaksa atau mendorong WNI bekerja ke luar negeri karena minimnya lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, peluang kerja ke luar negeri hanyalah alternatif yang sah dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja global.

“Saya tidak pernah menyuruh atau memaksa orang bekerja ke luar negeri. Yang saya sampaikan, ada sekitar 1,6 juta job order di luar negeri. Ini kesempatan besar untuk masyarakat kita,” ujar Karding di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (29/6/2025).

Ia menilai kerja di luar negeri tak hanya soal penghasilan lebih tinggi, tetapi juga mendatangkan manfaat berupa pengalaman, transfer ilmu, keterampilan baru, dan jejaring internasional.

“Contoh di Jepang, pekerjaan sebagai caregiver saja sudah bisa menghasilkan Rp 25 juta per bulan. Kalau di Jakarta, orang perlu lima bulan bekerja untuk mencapai nominal yang sama,” jelasnya.

Karding mengakui, pernyataannya sempat ditafsirkan keliru seolah pemerintah ingin “mengusir” tenaga kerja ke luar negeri. Padahal, kata dia, Kementerian P2MI bertugas mengelola dan melindungi pekerja migran, termasuk menempatkan tenaga kerja Indonesia ke pasar global secara legal dan terlatih.

“Soal kebutuhan lapangan kerja dalam negeri itu domain Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan tugas kami melindungi dan menempatkan pekerja migran secara profesional,” ucapnya.

Lebih lanjut, Karding menegaskan bahwa selain peluang kerja luar negeri, lowongan pekerjaan di Indonesia tetap tersedia. Ia menyebut data Dewan Ekonomi Nasional Indonesia menunjukkan ada sekitar 67 ribu lowongan kerja di dalam negeri yang perlu diisi hingga akhir 2025.

“Saya hanya ingin anak-anak muda kita punya opsi. Kalau mau kerja di dalam negeri, silakan. Kalau ingin mencoba peluang di luar negeri, juga tidak masalah. Yang penting lewat jalur resmi agar terlindungi,” pungkas Karding. [*]  Berbagai sumber