Mantan Sekda Hingga DPRD Kecam Pemkab Sragen Soal Nasib Para Petani Desa Jono Tanon, Endro: Petani Butuh Solusi Nyata, Bukan Sekadar Ngeyem-Ngeyem

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik keluhan petani Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen jadi korban banjir masih terus berlanjut, meski sudah didatangi bupati Sragen Sigit Pamungkas rupanya petani belum mendapatkan solusi yang tepat.

Hal ini justru memicu komentar keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen, Endro Supriyadi dari fraksi PKB. Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) gagal membaca skala urgensi krisis ini, sehingga menyebabkan petani Jono terancam kelaparan dan konflik horizontal antar-desa tak terhindarkan.

Menurut Endro, secara tegas menyebut Pemkab Sragen minim respons dan hanya melakukan langkah-langkah yang bersifat “menenangkan sementara” (ngeyem-ngeyem), tanpa kepastian progres.

“Sudah jelas kebutuhan saat ini sangat mendesak untuk musim tanam, sementara petani sudah kehabisan modal tanam benih setelah gagal tiga kali. Mereka tidak lagi butuh kata-kata. Pemkab seharusnya tidak boleh dianggap kurang peka terhadap problematik petani yang menjadi penyangga pangan nasional ini,” kata Endro Supriyadi pada wartawan Selasa (9/12/2025).

Kritikan dewan ini muncul setelah berita Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan perikanan (DKPPP) Sragen menyatakan tidak memiliki anggaran APBD untuk bantuan darurat (akhir tahun). Lantas situasi Kades Gawan bersikukuh menolak membuka saluran sebelum ada normalisasi.

Endro menilai, ego sektoral antar-desa terjadi lantaran Pemkab gagal memberikan jaminan solusi konkret yang terukur. “Desa Gawan kan tidak percaya, karena tidak ada jaminan solusi konkritnya bagaimana. Akibatnya, kasihan petani harus saling konflik dengan petani karena tidak ada titik temu,” tambahnya.

DPRD Sragen mengaku sudah berulang kali mendorong agar penanganan banjir Jono diprioritaskan dan dianggarkan, namun respons Pemkab dinilai sangat lamban. Solusi normalisasi yang dijanjikan DPU pada Januari 2026 dianggap terlalu lambat untuk petani yang menghadapi musim tanam saat ini.

Endro yang juga pengampu Dapil III Sragen mendesak Pemkab Sragen segera merealisasikan terobosan program dengan progres yang jelas, bukan sekadar janji. Solusi yang diminta DPRD harus dibagi dalam dua fase, yakni darurat dan jangka panjang. Solusi Darurat sebagai realisasi langkah mendesak pada Desember 2025 ini.

“Solusi ini wajib dieksekusi segera untuk menyelamatkan musim tanam berikutnya dan meredakan konflik di lapangan,” selorohnya

Dia menilai butuh Bantuan Benih/Modal Darurat. Pemkab harus mencari dana kompensasi segera untuk mengganti modal tanam benih yang gagal hingga tiga kali. Ini harus menjadi tugas terkait dan tidak bisa menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dia meminta konsistensi keputusan Bupati bahwa penanganan sengketa perbatasan ini diambil alih total oleh Kabupaten, sehingga konflik antar-desa tidak terjadi. “Solusi itu harus bertahap, tapi progresnya harus jelas. Jangan sampai krisis pangan di level petani ini merusak citra Sragen sebagai penyangga pangan nasional,” bebernya.

Sementara itu mantan Sekda Sragen, Tatag Prabawanto melalui akun Facebook miliknya
juga ikut berkomentar soal nasib petani Jono.

“Pemkab/bupati bisa ambil diskresi terkait permasalahan yg ada nggak perlu nanti nanti mumpung curah hujan belum tinggi, minimalisir konflik dibawah,” tulisnya.

Huri Yanto