MBG Ternyata Juga Menyedot Rp 24 Triliun dari Anggaran Kesehatan

Penampakan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) biang keracunan massal 365 orang (Kiri) dan salah satu siswi SMK Sukowati Gemolong jadi korban keracunan massal MBG (Kanan) saat dirawat di salah satu rumah sakit setempat || Huri Yanto

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah bukan hanya menguras pos pendidikan, tapi ternyata juga ikut menyedot dana besar dari sektor kesehatan.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dari total anggaran kesehatan Rp 244 triliun, sekitar Rp 24,7 triliun dialihkan untuk menopang MBG. Anggaran itu dialokasikan bagi kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan jumlah penerima manfaat mencapai 7,4 juta orang.

Sri menegaskan, dana MBG tersebut ditempatkan dalam kategori belanja layanan kesehatan bersama sejumlah program lain seperti subsidi iuran BPJS, vaksinasi, hingga pengadaan obat.

“Selain dari pendidikan, MBG juga mendapatkan dukungan dari anggaran kesehatan,” ujar Sri saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

 Anggaran Jumbo dan Beban APBN

Secara keseluruhan, program MBG digelontorkan dengan dana Rp 335 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar memang ditopang oleh sektor pendidikan yang mendapat pagu Rp 757,8 triliun. Sisanya diambil dari anggaran kesehatan sekitar Rp 24–27 triliun.

Jika ditotal, beban program tersebut setara dengan 44 persen lebih dari seluruh anggaran pendidikan nasional. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pembangunan 30 ribu dapur pelayanan gizi (SPPG), MBG menjelma menjadi salah satu program paling mahal dalam sejarah intervensi sosial Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bahkan mengakui kebutuhan harian MBG bisa mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar Rp25 triliun per bulan. “Karena penerimanya sangat besar, 82,9 juta orang, dan layanan berjalan 20 sampai 21 hari per bulan sepanjang tahun,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

BGN: Bukan Hanya dari Pendidikan

Dadan juga membantah kabar yang menyebut MBG sepenuhnya membebani anggaran pendidikan. Menurutnya, pembiayaan memang dipadukan dari dua pos utama, yakni pendidikan dan kesehatan.

“Jadi bukan Rp 335 triliun dari pendidikan saja. Ada tambahan dari fungsi kesehatan sekitar Rp 24 sampai 27 triliun,” tegasnya.

Meski demikian, Dadan menekankan keputusan akhir terkait sumber dana berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. BGN, kata dia, hanya menghitung kebutuhan riil berdasarkan jumlah penerima manfaat dan standar gizi yang ditentukan.

 Kritik pun bermunculan. Dengan porsi dana sebesar itu, MBG berpotensi menekan ruang fiskal sektor lain. Anggaran kesehatan, yang sejatinya diprioritaskan untuk layanan dasar seperti revitalisasi rumah sakit, penyediaan obat, hingga pencegahan stunting, sebagian harus dialihkan ke MBG.

Padahal, dari Rp 244 triliun anggaran kesehatan, kebutuhan mendesak lain juga cukup besar: Rp 69 triliun untuk subsidi BPJS, Rp13,3 triliun untuk jaminan kesehatan TNI/Polri, Rp 8,7 triliun untuk vaksin dan obat, serta Rp 2,9 triliun untuk pencegahan stunting di desa.

Sementara untuk infrastruktur kesehatan, hanya tersisa Rp 2,7 triliun untuk perbaikan rumah sakit dan Rp 16,3 triliun untuk operasional RS serta puskesmas.

Pemerintah berdalih MBG memiliki manfaat lintas sektor, yakni meningkatkan kualitas pendidikan melalui makanan bergizi di sekolah, memperkuat kesehatan ibu dan anak, serta membantu keluarga miskin dari sisi sosial.

Namun, dengan biaya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, wajar jika publik mempertanyakan efektivitas program tersebut. Apalagi, realisasi MBG tahun 2025 baru Rp 10,3 triliun dari pagu Rp 71 triliun, namun target langsung digenjot menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.

Jika target itu tercapai, maka setiap bulan negara harus menanggung tagihan Rp 10–25 triliun hanya untuk konsumsi makan bergizi. [*]  Berbagai sumber