Membaca Masyarakat Melalui Kritik Marxis, Ketika Kekuasaan Berbicara dan Rakyat Menjadi Penonton

Ilustrasi | Muh. Aditya

Muhammad Aditya Wisnu Wardana Mahasiswa S-2 Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga

KITA hidup dalam masyarakat yang tampaknya semakin terbuka. Setiap orang dapat berbicara, menyampaikan pendapat, membuat konten, mengkritik kebijakan, bahkan membangun narasinya sendiri melalui media sosial. Sekilas, ruang publik kita terlihat demokratis, siapa pun dapat berbicara dan siapa pun dapat didengar. Namun, benarkah demikian?

Jika kita melihat lebih dekat, ternyata kemampuan untuk berbicara tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan untuk memengaruhi. Ada suara yang hanya berhenti sebagai leksikal, sementara suara lain dapat menjadi berita nasional.

Ada keresahan yang hanya berputar di lingkungan masyarakat, sementara kepentingan kelompok tertentu dapat masuk ke ruang kebijakan dan menentukan arah keputusan.

Maka di sinilah kritik Marxis menjadi menarik untuk digunakan membaca kehidupan masyarakat. Karl Marx mengajak kita melihat masyarakat bukan hanya sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai sebuah struktur yang di dalamnya terdapat hubungan ekonomi, kepemilikan, kelas sosial, dan distribusi kekuasaan.

Bagi Marx, persoalan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan sederhana tetapi mendasar “siapa yang memiliki sumber daya dan siapa yang bergantung kepada sumber daya tersebut?”

Pertanyaan itu mungkin terdengar sangat klasikal. Namun, justru karena itulah Ia tetap menarik untuk ditelaah kembali.

Hari ini bentuk kekuasaan memang telah berubah. Kita tidak lagi hanya berbicara mengenai tanah, pabrik, dan alat produksi sebagaimana konteks masyarakat industri pada masa Marx. Kita juga hidup dalam ekonomi digital yang menjadikan data, teknologi, platform, perhatian, dan informasi sebagai sumber daya yang sangat berharga.

Namun, persoalan mengenai ketimpangan tetap ada. Bahkan, ia mungkin tampil dalam bentuk yang lebih halus. Kita melihat masyarakat yang sama-sama memiliki akses terhadap media sosial, tetapi tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memanfaatkan ruang tersebut.

Semua orang dapat mengunggah sesuatu, tetapi tidak semua orang memiliki jumlah pengikut yang sama. Semua orang dapat menyampaikan kritik, tetapi tidak semua kritik memiliki peluang untuk masuk ke ruang pengambilan keputusan.

Ketika sebuah kebijakan dipandang sebagai bagian dari pembangunan, masyarakat mungkin melihatnya dari sisi lain, apakah kehidupan mereka menjadi lebih mudah? Ketika sebuah program dianggap sebagai bentuk kemajuan, masyarakat mungkin bertanya apakah manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan saya, “penguasa berbicara dalam bahasa kebijakan, sementara rakyat berbicara dalam bahasa pengalaman.” Keduanya sebenarnya sedang membicarakan realitas yang sama,  tetapi menggunakan sudut pandang yang berbeda. Persoalan tersebut dapat dibaca melalui kritik Marxis. Karl Marx mengajarkan bahwa kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi, kepemilikan, kelas, dan distribusi kekuasaan.

Orang-orang yang berada dalam posisi sosial berbeda dapat memiliki pengalaman yang berbeda pula terhadap suatu keadaan. Karena itu, ketika kita membicarakan komunikasi antara penguasa dan rakyat, kita tidak cukup bertanya apakah pesan sudah disampaikan dengan baik.

Kita juga perlu bertanya, “siapa yang memiliki ruang paling besar untuk berbicara, siapa yang menentukan agenda pembicaraan, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat suaranya benar-benar didengar?”

Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena masyarakat tidak berada dalam posisi yang sama. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap media. Tidak semua suara memiliki daya jangkau yang sama. Tidak semua kritik mendapatkan perhatian yang sama. Bahkan di ruang digital yang tampaknya terbuka, perhatian publik tetap memiliki mekanisme tersendiri.

Sebuah pernyataan dapat menjadi perbincangan nasional bukan semata-mata karena substansinya paling penting, tetapi karena berhasil mendapatkan perhatian. Sebaliknya, keresahan masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dapat tenggelam dalam derasnya arus informasi.

Jika kritik Marxis mengajarkan kita untuk melihat siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang memiliki sumber daya, dan siapa yang berada dalam posisi yang lebih lemah, maka pertanyaan itu dapat kita bawa ke dalam diskursus:  “Siapa yang selama ini paling banyak berbicara, dan siapa yang paling sedikit didengarkan?”

Sebab pada akhirnya, jarak antara penguasa dan rakyat bukan hanya diukur dari jarak tempat mereka berdiri. Jarak itu diukur dari seberapa jauh bahasa kekuasaan mampu memahami kehidupan masyarakat. [*]

Muhammad Aditya Wisnu Wardana
Penulis adalah Mahasiswa S-2 Kajian Sastra dan Budaya              Universitas Airlangga