Menag Justru Minta Tambahan Anggaran 24 Triliun di Saat Negara Sedang Berhemat

Menag Nasaruddin Umar di STABN Raden Wijaya Wonogiri. Joglosemarnews.com/Aris Arianto

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Di tengah kebijakan penghematan anggaran negara, langkah Nasaruddin Umar justru bikin perhatian publik tertuju: Kementerian Agama mengajukan tambahan anggaran fantastis untuk tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun.

Melansir laman resmi Kemenag, Senin (6/4/2026), usulan ini disampaikan langsung dalam Rapat Tingkat Menteri bidang pendidikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan alasan utama mengejar ketimpangan yang selama ini terjadi antara madrasah dan sekolah umum.

Targetnya bukan kecil—mendorong kualitas SDM lewat jalur pendidikan berbasis agama agar sejajar dengan sekolah umum di seluruh Indonesia.

“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas,” tegas Menag.

Yang jadi pertanyaan publik: kenapa di saat penghematan, justru muncul usulan jumbo seperti ini?

Jawabannya ada di rincian penggunaan anggaran yang sudah dipetakan cukup spesifik:

✓ Revitalisasi satuan pendidikan: Rp13,7 triliun
✓ Digitalisasi pembelajaran: Rp10,9 triliun
✓ Bantuan buku tulis gratis: Rp159 miliar
✓ Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi: Rp22,9 miliar

Angka terbesar langsung mengarah ke perbaikan fasilitas pendidikan. Total 7.131 lembaga akan disentuh program ini, dengan mayoritas adalah madrasah yang selama ini dinilai tertinggal dari sisi bangunan, ruang kelas, hingga sarana pendukung belajar.

Rinciannya juga terbuka:

• 6.973 madrasah
• 128 sekolah Kristen
• 13 sekolah Katolik
• 9 sekolah Hindu
• 8 sekolah Buddha

Ini bukan sekadar angka. Kondisi riil di lapangan menunjukkan banyak madrasah masih butuh perbaikan serius. Bangunan rusak, fasilitas minim, hingga keterbatasan akses teknologi jadi masalah lama yang belum tuntas.

Selain infrastruktur, perhatian besar juga diarahkan ke digitalisasi. Hampir Rp11 triliun disiapkan untuk mengejar ketertinggalan sistem pembelajaran berbasis teknologi, yang selama ini jauh tertinggal dibanding sekolah umum.

Yang paling mencolok, Menag juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang diungkap cukup kontras: cakupan di madrasah dan pesantren baru 10–12%, sementara sekolah umum diproyeksikan tembus 80%.

Menariknya, pesantren justru disebut sebagai model paling siap menjalankan program ini. Sistem dapur mandiri dan pola makan bersama dinilai lebih stabil dan minim risiko dibanding sekolah lain.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” pungkas Menag.

Tetap saja, momentum pengajuan ini memicu tanda tanya besar. Saat kementerian lain diminta menahan belanja, tambahan Rp24,8 triliun jelas bukan angka kecil. Ini akan jadi bahan perdebatan serius, terutama soal prioritas dan efektivitas penggunaan dana. Aris Arianto