17 hours ago
5
STABAT – Ratusan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari operasional tempat hiburan malam (THM) berinisial BN menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Langkat, Selasa (28/7). Dalam aksi yang berlangsung emosional itu, para demonstran bahkan bersujud massal di halaman kantor bupati sambil memohon agar rencana penyegelan tempat usaha tersebut ditunda.
Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara (AMMSU) sempat diwarnai ketegangan. Massa yang ingin menyampaikan aspirasi terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian setelah tidak ada pejabat yang langsung menemui mereka.
Dalam orasinya, massa menegaskan aksi tersebut bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan meminta pemerintah mempertimbangkan nasib ratusan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian apabila THM BN ditutup.
Selain meminta penundaan penyegelan, massa juga mendesak pemerintah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memohon agar diberikan kesempatan, pendampingan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” seru salah seorang orator, Bagas.
Para pengunjuk rasa juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang dinilai akan muncul apabila operasional tempat usaha tersebut dihentikan. Menurut mereka, bukan hanya karyawan yang terdampak, tetapi juga masyarakat sekitar yang selama ini memperoleh penghasilan dari aktivitas usaha tersebut.
“Kami berharap pemerintah mengedepankan solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” ujar orator lainnya, Eric.
Di bawah terik matahari, massa tetap bertahan sambil menunggu kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
“Kami berharap setiap kebijakan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, karena di balik setiap usaha terdapat banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya. Terimalah aspirasi kami dan ambillah keputusan yang adil sehingga tidak merugikan rakyat kecil yang mencari nafkah,” kata koordinator aksi.
Suasana semakin haru ketika ratusan demonstran secara serentak bersujud menghadap Kantor Bupati Langkat. Sebagian di antaranya tampak menangis sambil memanjatkan doa agar pemerintah mempertimbangkan nasib mereka yang bergantung pada pekerjaan di THM BN.
Setelah beberapa saat berunjuk rasa, aspirasi massa akhirnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril. Sebanyak 10 perwakilan demonstran dipersilakan masuk untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Langkat menyatakan akan membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Pemerintah berencana mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan mahasiswa, masyarakat, serta manajemen THM BN untuk membahas persoalan perizinan operasional sekaligus mencari solusi atas polemik yang terjadi.
Massa menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut hasil pertemuan tersebut dan berharap pemerintah menepati komitmennya untuk menyelesaikan persoalan secara transparan, adil, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. (ted/ila)
STABAT – Ratusan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari operasional tempat hiburan malam (THM) berinisial BN menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Langkat, Selasa (28/7). Dalam aksi yang berlangsung emosional itu, para demonstran bahkan bersujud massal di halaman kantor bupati sambil memohon agar rencana penyegelan tempat usaha tersebut ditunda.
Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara (AMMSU) sempat diwarnai ketegangan. Massa yang ingin menyampaikan aspirasi terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian setelah tidak ada pejabat yang langsung menemui mereka.
Dalam orasinya, massa menegaskan aksi tersebut bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan meminta pemerintah mempertimbangkan nasib ratusan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian apabila THM BN ditutup.
Selain meminta penundaan penyegelan, massa juga mendesak pemerintah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memohon agar diberikan kesempatan, pendampingan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” seru salah seorang orator, Bagas.
Para pengunjuk rasa juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang dinilai akan muncul apabila operasional tempat usaha tersebut dihentikan. Menurut mereka, bukan hanya karyawan yang terdampak, tetapi juga masyarakat sekitar yang selama ini memperoleh penghasilan dari aktivitas usaha tersebut.
“Kami berharap pemerintah mengedepankan solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” ujar orator lainnya, Eric.
Di bawah terik matahari, massa tetap bertahan sambil menunggu kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
“Kami berharap setiap kebijakan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, karena di balik setiap usaha terdapat banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya. Terimalah aspirasi kami dan ambillah keputusan yang adil sehingga tidak merugikan rakyat kecil yang mencari nafkah,” kata koordinator aksi.
Suasana semakin haru ketika ratusan demonstran secara serentak bersujud menghadap Kantor Bupati Langkat. Sebagian di antaranya tampak menangis sambil memanjatkan doa agar pemerintah mempertimbangkan nasib mereka yang bergantung pada pekerjaan di THM BN.
Setelah beberapa saat berunjuk rasa, aspirasi massa akhirnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril. Sebanyak 10 perwakilan demonstran dipersilakan masuk untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Langkat menyatakan akan membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Pemerintah berencana mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan mahasiswa, masyarakat, serta manajemen THM BN untuk membahas persoalan perizinan operasional sekaligus mencari solusi atas polemik yang terjadi.
Massa menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut hasil pertemuan tersebut dan berharap pemerintah menepati komitmennya untuk menyelesaikan persoalan secara transparan, adil, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. (ted/ila)
