Numpang Tenar KDKMP? Siswa SD-SMA Diberi Kurikulum Koperasi, Setuju Tidak?

Ilustrasi bangunan koperasi mangkrak. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bikin gebrakan baru di dunia pendidikan. Mulai tahun ajaran baru mendatang, materi tentang koperasi bakal diinsersikan ke dalam kurikulum sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Melansir laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (7/5/2026), langkah ini langsung jadi perhatian karena disebut-sebut menjadi salah satu gerakan besar untuk membangun kembali semangat ekonomi kerakyatan sejak usia dini. Program tersebut juga dikaitkan dengan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini terus digaungkan pemerintah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan bahwa langkah tersebut bahkan berpotensi menjadi yang pertama di Indonesia.

“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sumarno saat Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, baru-baru ini.

Menurutnya, koperasi bukan sekadar urusan bisnis biasa. Ada nilai sosial, kebersamaan hingga gotong royong yang selama ini mulai luntur dan perlu dikenalkan kembali kepada generasi muda.

“Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita,” tegasnya.

Program ini disebut menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan KDKMP di masa depan. Pemerintah ingin menyiapkan SDM yang benar-benar memahami konsep koperasi sejak masih duduk di bangku sekolah.

“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun,” imbuh Sumarno.

Tidak berhenti di tingkat daerah, gebrakan Jawa Tengah ini juga rencananya bakal disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi RI. Bahkan, Pemprov berharap kurikulum tersebut nantinya bisa dijadikan standar nasional dan diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum perkoperasian akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.

Menurut Dwi, selama ini pelajaran ekonomi di sekolah masih terlalu umum dan belum fokus membahas koperasi secara mendalam. Padahal pada era 1980-an, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.

“Kami ingin up lagi, bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum, agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelas Dwi.

FGD finalisasi kurikulum tersebut digelar selama tiga hari dan melibatkan sekitar 40 ahli di bidang kurikulum. Pemerintah menargetkan implementasi program bisa langsung dimulai saat tahun ajaran baru mendatang.

“Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari, dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum,” tambahnya.

Rencana masuknya kurikulum koperasi ke sekolah langsung memicu berbagai reaksi publik. Sebagian mendukung karena dinilai bisa membuat pelajar lebih paham soal ekonomi rakyat, usaha bersama hingga manajemen keuangan sejak dini. Namun tidak sedikit juga yang mempertanyakan kesiapan sekolah dan tenaga pengajar hingga kesan seakan numpang tenar KDKMP, cari muka dan sebagainya, kendati hal itu pasti dibantah. Aris Arianto