13 hours ago
8
MEDAN – Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Medan menilai potensi peningkatan pendapatan daerah masih sangat besar. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan didorong melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna mengoptimalkan penerimaan PAD sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Anggota Pansus PAD DPRD Medan, Lily, mengatakan hasil penelusuran dan kunjungan yang dilakukan pansus menemukan masih banyak sektor yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kita sudah melakukan penelusuran dan kunjungan. Hasil temuan kita menunjukkan peluang peningkatan PAD sangat besar. Untuk itu kita harapkan Bapenda melakukan sejumlah inovasi,” ujar Lily, Rabu (3/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, salah satu temuan yang menjadi perhatian pansus adalah masih adanya potensi kebocoran PAD di sejumlah sektor. Menurutnya, kebocoran tersebut dapat diminimalisir melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan pajak daerah.
Karena itu, Lily mendorong Bapenda Medan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pembayaran non-tunai dan pelaporan pajak secara online sangat penting untuk mencegah kebocoran serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak,” katanya.
Selain digitalisasi, Pansus PAD juga meminta Bapenda melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendataan yang akurat diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Tak hanya mengandalkan sektor perpajakan, Lily juga menilai optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, masih banyak aset milik pemerintah yang dapat dikelola lebih produktif sehingga memberikan nilai ekonomi dan menjadi sumber PAD baru.
“Pengelolaan dan revitalisasi aset daerah harus dilakukan agar aset yang selama ini kurang produktif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Lily menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian kemudahan dan insentif bagi investor. Kehadiran investasi baru diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, dan berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, sejumlah sektor seperti restoran, perparkiran, reklame, hotel, serta pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Medan masih memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan.
“Intinya, sumber PAD dari restoran, parkir, reklame, sewa aset milik Pemko, dan hotel masih berpeluang besar untuk ditingkatkan,” jelasnya.
Selain melakukan intensifikasi atau optimalisasi terhadap wajib pajak yang sudah ada, Lily juga mendorong Bapenda melakukan ekstensifikasi dengan memperluas basis wajib pajak baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat struktur penerimaan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan tertentu. (map/ila)
MEDAN – Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Medan menilai potensi peningkatan pendapatan daerah masih sangat besar. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan didorong melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna mengoptimalkan penerimaan PAD sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Anggota Pansus PAD DPRD Medan, Lily, mengatakan hasil penelusuran dan kunjungan yang dilakukan pansus menemukan masih banyak sektor yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kita sudah melakukan penelusuran dan kunjungan. Hasil temuan kita menunjukkan peluang peningkatan PAD sangat besar. Untuk itu kita harapkan Bapenda melakukan sejumlah inovasi,” ujar Lily, Rabu (3/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, salah satu temuan yang menjadi perhatian pansus adalah masih adanya potensi kebocoran PAD di sejumlah sektor. Menurutnya, kebocoran tersebut dapat diminimalisir melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan pajak daerah.
Karena itu, Lily mendorong Bapenda Medan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pembayaran non-tunai dan pelaporan pajak secara online sangat penting untuk mencegah kebocoran serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak,” katanya.
Selain digitalisasi, Pansus PAD juga meminta Bapenda melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendataan yang akurat diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Tak hanya mengandalkan sektor perpajakan, Lily juga menilai optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, masih banyak aset milik pemerintah yang dapat dikelola lebih produktif sehingga memberikan nilai ekonomi dan menjadi sumber PAD baru.
“Pengelolaan dan revitalisasi aset daerah harus dilakukan agar aset yang selama ini kurang produktif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Lily menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian kemudahan dan insentif bagi investor. Kehadiran investasi baru diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, dan berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, sejumlah sektor seperti restoran, perparkiran, reklame, hotel, serta pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Medan masih memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan.
“Intinya, sumber PAD dari restoran, parkir, reklame, sewa aset milik Pemko, dan hotel masih berpeluang besar untuk ditingkatkan,” jelasnya.
Selain melakukan intensifikasi atau optimalisasi terhadap wajib pajak yang sudah ada, Lily juga mendorong Bapenda melakukan ekstensifikasi dengan memperluas basis wajib pajak baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat struktur penerimaan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan tertentu. (map/ila)
