Peluncuran Buku Penulisan Ulang Sejarah RI Ditunda!

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selaras dengan pernyataan sejarawan senior Anhar Gonggong agar peluncuran buku hasil proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ala Menteri Kebudayaan Fadli Zon ditunda, pihak Istana pun menyatakan hal serupa.
Penundaan peluncuran buku proyek penulisan ulang sejarah Indonesia itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Sebagaimana diketahui, Fadli Zon saat itu menargetkan buku tersebut bakal diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

“Ada kemungkinan mundur,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan penundaan maupun jadwal pasti peluncuran karya tersebut. Proyek penulisan ulang sejarah ini sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran dirancang sebagai rujukan resmi sejarah Indonesia. Pemerintah menugaskan tim yang terdiri atas ratusan akademisi untuk merampungkan 10 jilid buku sejarah nasional. Target awal penyelesaiannya bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun ini.

Meski demikian, gelombang kritik terus mengiringi prosesnya. Ketua DPR RI Puan Maharani, misalnya, meminta agar pemerintah tidak terburu-buru. Menurutnya, revisi sejarah adalah pekerjaan besar yang harus memastikan fakta tidak diabaikan. “Jangan tergesa-gesa, kita harus teliti kembali fakta-fakta sejarah yang ada,” ujar Puan pada awal Juli lalu.

Penolakan keras juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang sempat melakukan aksi protes saat rapat kerja Fadli Zon bersama Komisi X DPR, Juli lalu. Mereka menuding proyek ini berpotensi menghapus jejak peristiwa pelanggaran HAM, termasuk tragedi 1998. Aktivis perempuan Eva Sundari bahkan mengingatkan, draf yang beredar dinilai mengabaikan perspektif korban dan lebih menonjolkan sudut pandang pelaku.

Desakan agar peluncuran buku ditunda juga disuarakan sejarawan senior Anhar Gonggong. Ia menilai penulisan sejarah tidak bisa dilakukan secara instan. “Menulis sejarah itu memerlukan riset yang mendalam. Kalau dipaksakan selesai dalam hitungan bulan, kualitasnya akan dipertanyakan,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring.

Anhar berkaca pada pengalamannya saat diminta menulis ulang sejarah di era awal Reformasi. Kala itu, ia memperkirakan waktu ideal untuk revisi komprehensif setidaknya dua hingga tiga tahun. “Bahkan jika sumbernya banyak, tetap harus diverifikasi ulang. Tidak semua disertasi atau buku yang ada bisa langsung dikutip tanpa kajian mendalam,” tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut, Fadli Zon menegaskan pihaknya sudah melibatkan lebih dari seratus penulis dan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia mengklaim pengerjaan ini dilakukan oleh para ahli yang mumpuni di bidangnya. “Ini bukan ditulis oleh orang sembarangan. Mereka sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia sejarah,” kata Fadli.

Meski begitu, Fadli tak menampik bahwa proyek ini sempat tertunda selama puluhan tahun. Ia menilai Indonesia seharusnya sudah memiliki sejarah resmi versi pemerintah sejak lama. “Sudah 26 tahun kita tidak menulis sejarah secara resmi,” tandasnya. [*] Berbagai sumber