Pembekalan LPDP Libatkan TNI, Pengamat: Bisa Hambat Pola Pikir Kritis

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menuai sorotan. Sejumlah pengamat, calon penerima beasiswa, hingga anggota DPR mempertanyakan relevansi pembekalan ala militer terhadap kebutuhan akademik mahasiswa magister dan doktor.

Mulai tahun ini, penerima beasiswa LPDP diwajibkan mengikuti pembekalan selama sepekan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kegiatan itu akan melibatkan personel TNI, terutama dalam agenda luar ruang dan penguatan nilai kebangsaan serta kedisiplinan.

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut pembekalan tersebut bertujuan memperkuat nasionalisme dan disiplin peserta, sekaligus mencegah culture shock saat studi di luar negeri.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembekalan diperlukan agar penerima LPDP tetap memiliki kecintaan terhadap Indonesia setelah menyelesaikan studi.

“Jangan sampai nanti pergi keluar habis itu menghina-hina negara sendiri,” ujarnya.

Namun, pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menilai pendekatan tersebut justru tidak tepat. Menurutnya, pembekalan ala militer berpotensi membuat peserta menjadi lebih submisif ketimbang berpikir kritis.

“Disiplin versi militer itu patuh dan yes man. Sementara dunia akademik membutuhkan dialog, kritik, dan kemampuan berpikir kritis,” katanya.

Totok juga mempertanyakan alasan penggunaan kawasan militer untuk kegiatan pembekalan. Menurutnya, jika tujuan hanya memperkuat nasionalisme dan kedisiplinan, tidak harus dilakukan di lingkungan militer.

Kritik serupa datang dari sejumlah calon penerima beasiswa LPDP. Dian, salah satu awardee LPDP 2026, mengaku heran dengan relevansi pembekalan ala militer terhadap dunia akademik.

Menurutnya, mahasiswa yang akan studi ke luar negeri justru lebih membutuhkan pembekalan tentang kemampuan problem solving, adaptasi, kolaborasi, hingga manajemen stres.

“Kalau akademik, yang harus dibekali kemampuan problem solving, kolaborasi, bagaimana beradaptasi, manajemen stres. Itu lebih praktis dan pasti dipakai,” ujarnya.

Calon penerima lainnya, Tina, mengaku khawatir pembekalan ala militer justru memberi kesan menakutkan dan tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi.

“Kesannya seperti military training. Padahal saya mau berangkat studi dengan mental excited dan percaya diri,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin juga meminta pemerintah mengkaji ulang pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP. Ia menilai peran tersebut tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI.

Menurutnya, pembekalan penerima LPDP seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas akademik, riset, serta pengembangan kompetensi ilmiah.

“Nilai disiplin, kepemimpinan, dan cinta tanah air tidak harus selalu diberikan oleh TNI. Bisa melalui pendekatan yang lebih relevan dengan dunia pendidikan,” ujarnya. [*]