Pemerintah Luncurkan Insentif untuk 341.248 Guru Honorer, Masing-masing Rp 2,1 Juta  

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menghadiri acara bertajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025) | Jatengprov.go.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI resmi meluncurkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN dan pendidik nonformal. Salah satu yang paling disorot adalah pemberian insentif tunai sebesar Rp 2,1 juta kepada 341.248 guru honorer di seluruh Indonesia.

Program ini diumumkan langsung oleh Menteri Dikdasmen RI, Abdul Mu’ti, dalam rangkaian acara bertajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Menurut Mu’ti, insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan aksesnya.

“Ini adalah tindak lanjut dari pidato Presiden di peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan kita,” ujar Mu’ti.

Tak hanya insentif tunai untuk guru honorer, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600.000 kepada 253.407 guru PAUD nonformal, serta menyediakan tunjangan sertifikasi bagi lebih dari 1,4 juta guru di berbagai jenjang.

Dalam aspek peningkatan kualifikasi akademik, pemerintah juga menggulirkan program afirmasi pendidikan S1/D4 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Sebanyak 12.500 guru akan difasilitasi untuk menempuh pendidikan lanjutan di 112 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam peluncuran tersebut menyambut baik kebijakan ini. Ia menyebut kehadiran pemerintah pusat dalam mendukung guru non-ASN sebagai angin segar bagi dunia pendidikan.

“Dengan adanya program ini, guru-guru menjadi lebih diperhatikan dan lebih sejahtera. Ini bukti nyata hadirnya negara dalam dunia pendidikan,” ucap Luthfi, sebagaimana dilansir dari Jatengprov.go.id.

Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah disebut telah lebih dahulu menggulirkan kebijakan serupa di tingkat daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin, menjelaskan bahwa Pemprov Jateng sejak awal sudah mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi guru non-ASN pada satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB) melalui APBD.

Pada tahun 2025, dana sebesar Rp 472,381 miliar digelontorkan dalam skema Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan, yang diperuntukkan membayar honor guru non-ASN sesuai UMK kabupaten/kota. Total ada 3.043 guru GTT yang menerima manfaat ini, termasuk guru tamu.

Adapun untuk sekolah swasta, dukungan diberikan melalui belanja Bosda yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp 142,632 miliar. Dana ini salah satunya ditujukan untuk membayar honor guru di sekolah swasta.

Sadimin menambahkan, insentif dari Kemendikdasmen yang baru saja diluncurkan akan semakin melengkapi dukungan yang sudah dilakukan Pemprov Jateng, khususnya untuk guru-guru di luar jangkauan anggaran provinsi.

“Harapannya, dengan tambahan insentif ini, kualitas pendidikan di Jawa Tengah maupun nasional bisa meningkat lebih baik lagi,” tandasnya. [*]