Pemkot Yogya Kebut Atasi 50 Ton Sampah Mengendap per Hari

Ilustrasi sampah | pixabay

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta terus menggenjot berbagai upaya pengelolaan sampah, seiring dengan masih adanya timbunan 50 ton sampah per hari yang belum tertangani secara maksimal.

Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), sembari memperkuat kerja sama lintas wilayah dan mendorong perubahan perilaku di tingkat masyarakat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan di wilayah kota menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan daerah tetangga seperti Bantul dan Sleman menjadi langkah strategis yang tengah dibangun.

“Diharapkan dalam waktu dekat kerja sama dengan Bawuran bisa berjalan, untuk peningkatan jumlah sampah yang masuk dari Kota Yogyakarta. Sejauh ini baru sekitar 10 ton, dalam waktu dekat harapannya bisa 50 ton sehingga defisit yang selama ini dihadapi bisa tertangani,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025) saat mendampingi Komisi XII DPR RI mengunjungi TPS3R Nitikan.

Kunjungan tersebut menjadi ajang evaluasi langsung terhadap operasional TPS3R yang selama ini menjadi tumpuan utama pengolahan sampah skala kota. Komisi XII yang membidangi isu lingkungan dan energi, turut memberikan sejumlah masukan terkait kenyamanan lingkungan sekitar.

“Sarannya tadi terkait bau dan kebersihan agar ditingkatkan, kemudian untuk kebisingan suara mesin agar bisa lebih diredam dengan pemasangan beberapa sekat. Utamanya adalah agar operasional dapat berjalan, warga masyarakat di sekitar tetap nyaman, untuk kebaikan bersama,” imbuh Wawan.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah agar tidak sepenuhnya menggantungkan pada anggaran daerah.

“Di Kota Yogyakarta ada 3 tempat TPS3R yang kapasitasnya 50 ton per hari. Ini sudah luar biasa untuk skala ibu kota provinsi memiliki TPS3R yang selengkap ini. Nanti bisa ditingkatkan melalui model Unit Badan Jasa Daerah (UBJD), yakni badan usaha milik pemerintah daerah yang mengelola layanan publik secara lebih profesional,” jelasnya.

Ia juga menyarankan agar TPS3R dilengkapi dengan perlindungan lingkungan tambahan. “Kami juga beri masukan, supaya dipasang paranet keliling agar masyarakat di sekitar tidak terganggu, jadi debunya tidak ke sebelah. Nanti di atas juga dipasangi exhaust vent, agar bau sampah bisa dihisap dan tidak mengganggu lingkungan,” pesannya.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta tengah memfokuskan diri pada pengurangan volume sampah yang tertahan di depo, terutama sejak berhentinya pengolahan sampah oleh mitra swasta.

Plt Kepala DLH Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menjelaskan bahwa volume sampah harian masih berkisar 200–250 ton. Namun, kapasitas maksimal unit pengolahan hanya mampu menyerap 200 ton.

“Makanya, sekarang masih ada sampah tidur di Kota Yogyakarta yang harus kita kelola. Kalau kemarin-kemarin kita sudah kerja sama dengan mitra swasta, tapi sekarang semuanya berhenti,” katanya, Selasa (29/7/2025).

Kondisi ini diperparah oleh aliran limbah dari sektor usaha, seperti hotel dan restoran, yang kini ikut membebani depo milik pemerintah.

Merespons situasi tersebut, Pemkot mulai mendorong skema pengelolaan dari hulu dengan gerakan pemilahan sampah berbasis komunitas, salah satunya melalui program Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah).

“Kita harus mengubah perilaku, mengubah mindset. Transporter kita tekankan, nanti ada pengawasannya, sampah yang tidak terpilah tidak boleh diambil. Harus tegas,” ujar Agus.

Ia mencontohkan keberhasilan Kemantren Pakualaman yang mampu memangkas setengah dari total volume sampah melalui sistem pemilahan yang ketat dan disiplin.

Evaluasi keberhasilan nantinya akan menjadi tanggung jawab para lurah dan mantri pamong praja di tiap wilayah. Agus menekankan bahwa pengurangan tumpukan sampah di depo menjadi indikator nyata dari keberhasilan pengelolaan di tingkat awal.

“Ini memang agak berat, karena berkaitan dengan mengubah perilaku. Kalau berhasil, pelan-pelan depo akan jadi lokasi pemilahan lanjutan. Sekarang proses transisi, masyarakat harus bersabar dulu,” tandasnya. [*] Berbagai sumber