Pendidik Kian Berkibar! DPR Setujui Tambahan Anggaran Tunjangan Guru hingga 11 Triliun

Ilustrasi PNS. AI

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kabar penting bagi para guru dan ASN di lingkungan Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI resmi menyetujui tambahan anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp11,1 triliun, yang sebagian besar akan digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan gaji ASN baru.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pagu anggaran Kementerian Agama yang semula hanya Rp66,23 triliun kini melonjak menjadi Rp69,32 triliun, usai disepakatinya rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran oleh DPR RI. Tak hanya itu, DPR juga menyetujui usulan relaksasi efisiensi tahap II dan III sebesar Rp8,74 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan bahwa langkah ini sangat penting demi menjamin stabilitas pelayanan publik, terutama dalam mendukung program-program pendidikan keagamaan.

✓ Tambahan anggaran belanja pegawai disetujui sebesar Rp11,1 triliun
✓ Khusus untuk tunjangan profesi guru dan gaji ASN baru
✓ BOS Madrasah dan program prioritas tetap dijalankan
✓ Program keagamaan seperti haji, kitab suci, rumah ibadah juga tetap didanai

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di Kemenag, tetapi juga di seluruh kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari kebijakan nasional. Namun, Kemenag tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Menag juga mengapresiasi dukungan Komisi VIII atas disetujuinya dana pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri yang sangat membantu proyek pendidikan tinggi dan pelayanan keagamaan di daerah.

“Relaksasi atas efisiensi ini adalah koreksi atas kebijakan fiskal agar tetap adaptif dan berpihak pada layanan langsung kepada masyarakat,” tegas Nasaruddin.

Dengan keputusan ini, para guru dan ASN Kemenag dapat bernafas lega. Tunjangan profesi tahun 2025 dipastikan tidak tertunda dan program-program pendidikan tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran. Aris Arianto