Penyambutan Prabowo Libatkan Seribu Pelajar di Sleman Dikritik, Dinilai Melestarikan Tradisi Orde Baru

ilustrasi / pixabay

SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pelibatan sekitar seribu pelajar untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di kawasan Prambanan, Kabupaten Sleman, Rabu (8/7/2026), menuai kritik keras. Praktik tersebut bahkan disebut sebagai contoh buruk yang mewarisi pola pencitraan pada masa Orde Baru dan seharusnya sudah tidak lagi dipertahankan di era demokrasi.

Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., menilai mobilisasi pelajar dalam penyambutan pejabat negara mengingatkannya pada praktik yang lazim terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurutnya, pada masa Orde Baru, kunjungan Presiden ke berbagai daerah hampir selalu diiringi pengerahan siswa untuk berdiri berjejer di sepanjang jalan sebagai simbol kepatuhan dan kesetiaan kepada penguasa.

“Ini sebetulnya ritus yang merupakan warisan orde baru, yang harusnya sudah ditinggalkan oleh para aparat baik tim-nya Prabowo maupun para kepala daerah dan pejabat terkait. Jadi menurut saya ini merupakan contoh buruk, dari warisan orde baru yang masih ditiru, dilestarikan, bahkan disebuah kota yang menjadi salah satu pusat gagasan demokrasi, yaitu Yogyakarta,” kata Masduki, Rabu (8/7/2026).

Kedatangan Presiden Prabowo bersama PM India Narendra Modi ke Taman Wisata Candi Prambanan memang disambut sekitar seribu siswa SD hingga SMP dari wilayah Depok, Berbah, dan Kalasan. Mengenakan pakaian adat Jawa, mereka berdiri di sepanjang Jalan Pangkalan TNI AU Adisutjipto hingga Jalan Laksda Adisutjipto sambil mengibarkan bendera.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UII yang juga pengamat media dan jurnalisme itu menilai pola penyambutan semacam tersebut memiliki karakteristik yang identik dengan praktik Orde Baru. Para siswa diarahkan berdiri rapi layaknya pasukan, bahkan dalam berbagai kesempatan kerap disertai iringan musik dan unsur dramatik untuk membangun kesan penghormatan kepada pemimpin.

Masduki berpandangan, model pendisiplinan seperti itu justru bertentangan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Para siswa harus meninggalkan aktivitas belajar atau masa liburnya hanya untuk menunggu rombongan pejabat melintas. Hal serupa juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang harus meluangkan waktu untuk mengikuti penyambutan.

“Nah ini ironi sebenarnya disini. Jadi bagaimana ceritanya, Presiden yang harusnya menghormati rakyatnya, malah bikin repot rakyatnya sendiri untuk menyambut,” ujarnya.

Masduki mengaku sebenarnya sempat mendengar adanya arahan di awal pemerintahan Presiden Prabowo agar praktik mobilisasi massa semacam itu dihentikan. Namun kenyataannya, menurut dia, pola tersebut masih terus terjadi.

Ia menduga ada pihak-pihak di sekitar Presiden yang sengaja mengatur penyambutan besar-besaran demi membangun kesan tertentu di hadapan kepala negara.

Padahal, kata dia, di balik seremoni tersebut terdapat pengorbanan dari siswa, orang tua hingga masyarakat yang harus mengorbankan waktu produktif mereka.

“Jadi ini intinya lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Hanya sebuah simbolisasi yang kering dari kesetiaan, yang kemudian justru akan merusak reputasi kepala negara,” katanya.

Masduki juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pola penyambutan pejabat negara seperti itu.

“Menurut saya ini kesalahan ada di Prabowo yang membiarkan atau aparat di tingkat lokal. Ini harus dievaluasi menyeluruh. Presiden datang ya harusnya secara natural menemui warga, tidak perlu dimobilisir, ya rileks saja. Bahkan jika rakyat tidak menyambut, tidak ada masalah, karena memang tugas presiden mendatangi rakyat bukan rakyat yang menyambutnya,” imbuhnya.

Keberatan juga datang dari kalangan orang tua siswa. Warga Sleman, Baharuddin Kamba, mengaku tidak setuju apabila anak-anak harus berpanas-panasan hanya untuk menyambut kepala negara maupun tamu negara.

Menurutnya, kegiatan seperti itu tidak memberikan nilai tambah terhadap pembentukan karakter peserta didik. Apalagi rombongan pejabat biasanya hanya melintas tanpa interaksi langsung dengan para siswa.

Selain itu, ia menilai penyambutan semacam tersebut juga berpotensi membebani anggaran pemerintah untuk kebutuhan konsumsi dan berbagai keperluan teknis lainnya.

“Saya berharap cara – cara seperti ini ditidakan karena tidak penting bagi pendidikan karakter anak apalagi disaat liburan sekolah,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Sari, warga Kalasan. Ia mempertanyakan alasan pelibatan anak-anak sekolah dalam penyambutan tamu negara, terlebih mereka harus menunggu cukup lama di bawah terik matahari di tepi jalan yang padat lalu lintas.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin melibatkan pelajar dalam agenda kenegaraan, seharusnya mereka diberi ruang yang lebih bermartabat, misalnya melalui pertunjukan seni atau kesempatan berdialog langsung dengan tamu negara, bukan sekadar berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan bendera.

“Menurut saya, tidak ada urgensinya melibatkan anak-anak. Jika tujuannya untuk menghormati kepala negara lain, semestinya anak-anak ditempatkan secara lebih terhormat. Misalnya dengan memberikan mereka ruang untuk tampil menunjukkan kepiawaian seni atau bahkan berdialog langsung, bukan dengan memajang anak-anak di pinggir jalan untuk melambaikan bendera,” keluhnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring