Peringatan Hari Kartini Mode Serius, KPU Wonogiri Bongkar Masalah Demokrasi: Perempuan Diminta Tak Sekadar Nyoblos

Seminar demokrasi sekaligus peringatan Hari Kartini di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Suasana peringatan Hari Kartini di Wonogiri tahun ini tak sekadar seremoni. KPU Wonogiri justru menggelar gebrakan serius: seminar perempuan yang secara terang-terangan menguliti masalah demokrasi, dari rendahnya kualitas pemilih hingga ancaman suara tidak sah yang makin mengkhawatirkan.

Digelar Selasa (21/4/2026) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, acara ini dihadiri pengurus PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), hingga berbagai organisasi perempuan lintas wilayah. Bahkan, momentum ini diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU Wonogiri bersama Pemkab Wonogiri, Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri (STABN) Raden Wijaya, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS)—sebuah langkah yang jelas menunjukkan arah: demokrasi tak bisa jalan tanpa perempuan.

Mengangkat tema “Meneladani RA Kartini: Demokrasi, Kepemimpinan Perempuan, dan Kemajuan Wonogiri”, pesan yang dibawa tidak basa-basi. Perempuan didorong naik level—dari sekadar pemilih jadi penentu arah kebijakan.

Narasumber yang dihadirkan juga bukan kaleng-kaleng. Anggota DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu dan Anggota KPU Jawa Tengah Akmaliyah hadir membedah realita politik yang sering diabaikan. Diskusi dipandu akademisi komunikasi, Dr. Situ Asih dari STABN Raden Wijaya Wonogiri, dengan alur yang tajam dan langsung ke inti persoalan.

Ketua KPU Wonogiri, Satya Graha, tanpa basa-basi menegaskan bahwa demokrasi saat ini masih jauh dari ideal.

“Tidak cukup hanya hadir di TPS, tetapi bagaimana pemilih memahami dan menggunakan hak pilihnya secara berkualitas,” ujarnya.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Ia menyoroti fakta pahit: partisipasi menurun dan suara tidak sah justru meningkat. Artinya, banyak yang datang ke TPS, tapi tidak benar-benar paham apa yang mereka pilih.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, ikut angkat suara. Ia menegaskan pembangunan tak akan adil tanpa keterlibatan perempuan. Sementara Ketua TP PKK Wonogiri, Sri Rahayuningsih Setyo Sukarno, menegaskan peran perempuan jauh lebih dalam—bukan hanya di ruang publik, tapi dimulai dari keluarga sebagai “sekolah demokrasi” pertama.

Di sisi lain, Casytha Arriwi Kathmandu menyampaikan pesan yang lebih tajam lagi. Bahwa perempuan harus berani mengambil peran, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Keterwakilan perempuan penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif.

Sementara Akmaliyah menyoroti masalah klasik tapi krusial: literasi politik perempuan masih tertinggal dibanding tingkat partisipasinya. Artinya, banyak perempuan aktif memilih, tapi belum cukup dibekali pemahaman politik yang kuat.

Pesan yang muncul jelas: demokrasi tanpa perempuan yang cerdas hanya akan menghasilkan keputusan setengah matang.

Seminar ini bukan sekadar forum diskusi, tapi sinyal keras bahwa arah demokrasi ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas perempuan sebagai pemilih dan pemimpin. KPU Wonogiri pun terang-terangan menyatakan akan terus mendorong program pendidikan pemilih yang lebih tajam, lebih luas, dan lebih menyasar akar persoalan. Aris Arianto