15 hours ago
8
Oleh: Ilham Mendrofa
PRESIDEN Kecewa. Dua kata yang terdengar sederhana, namun sarat makna. Ketika Prabowo Subianto membuka suara mengenai kasus yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, ia tidak sedang berbicara tentang Dadan. Ia sedang berbicara tentang seseorang yang pernah ia percaya dan sayangi.
Dalam politik, pengkhianatan paling menyakitkan jarang datang dari lawan. Ia lahir dari lingkar dalam, dari mereka yang diberi amanah, dari mereka yang disayangi dan dipercaya. Maka pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional tak bisa dibaca sekadar rotasi birokrasi. Di baliknya ada kegelisahan yang lebih dalam: tentang sebuah program yang menjadi mahakarya politik Prabowo, jantung keyakinan Presiden—Makan Bergizi Gratis (MBG).
MBG bukan sekadar program makan siang. Ia adalah janji politik, proyek pembangunan manusia, dan taruhan sejarah pemerintahan Prabowo. Jika berhasil, ia akan dikenang sebagai investasi terbesar negara terhadap kualitas generasi masa depan. Jika gagal, yang tercatat bukan hanya kerugian anggaran, melainkan hilangnya kepercayaan publik.
Saya pun kecewa. Saya adalah pendukung program ini. Saya pernah menulis, membuat video narasi, dan berdebat dengan banyak kawan demi meyakinkan manfaat MBG: potensinya membangkitkan ekonomi desa, ekonomi rumah tangga, dan sektor pertanian pangan. Namun rompi merah yang dikenakan Dadan, Sony, dan Lodewyk—meruntuhkan keyakinan itu.
Kini tongkat estafet berada di tangan Nanik S. Deyang.
Saya tidak mengenal beliau secara pribadi. Tapi saya mengenali profesi yang membentuknya. Nanik adalah mantan wartawan. Profesi yang mengajarkan seseorang untuk curiga pada laporan yang terlalu sempurna, mempertanyakan angka yang terlalu indah, dan mencari cerita yang tak tertulis dalam siaran pers. Naluri itulah yang sangat dibutuhkan hari ini. Sebab yang diwarisinya bukan sekadar lembaga, melainkan tumpukan persoalan yang selama ini disembunyikan oleh optimisme yang berlebihan.
Kasusnya sederhana:
Negara ingin memberi makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Namun di sejumlah daerah, muncul berita siswa mual, muntah, dan keracunan setelah menyantap menu MBG. Negara ingin memperbaiki kualitas gizi, tetapi sebagian dapur masih bergulat dengan persoalan paling dasar: ketersediaan air bersih, sanitasi, pengendalian suhu, dan standar keamanan pangan.
Negara ingin memastikan setiap anak mendapat asupan terbaik, namun di beberapa tempat menu yang diterima tak selalu mencerminkan standar gizi yang dijanjikan. Ada yang kekurangan protein, minim sayuran, bahkan terlalu bergantung pada makanan olahan yang seharusnya dikurangi.
Masalahnya semakin rumit ketika ambisi bertemu kapasitas. Sebagian dapur dipaksa memasak ribuan porsi setiap hari dengan fasilitas yang belum tentu memadai. Akibatnya mudah ditebak: kualitas pengawasan menurun, distribusi terlambat, makanan datang dalam kondisi tidak ideal, dan risiko kesalahan meningkat berkali-kali lipat.
Di lapangan, muncul cerita lain yang tak kalah mengganggu. Guru yang seharusnya fokus mengajar ikut sibuk mengatur distribusi makanan. Sekolah yang paling memahami kondisi murid justru sering merasa hanya menjadi pelaksana.
Pemerintah daerah—yang memiliki perangkat hingga tingkat desa—kadang diposisikan seperti tamu di rumahnya sendiri. Padahal republik ini memiliki gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, puskesmas, sekolah, kader Posyandu, penyuluh kesehatan, dan berbagai instrumen pelayanan publik yang dibangun puluhan tahun. Mengapa seluruh energi negara itu tidak digunakan secara maksimal?
Tidak ada program makan sekolah besar di dunia yang berhasil hanya dengan mengandalkan satu lembaga pusat. Jepang berhasil karena sekolah menjadi bagian dari sistem. Brasil berhasil karena pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan. Skotlandia berhasil karena pengawasan lokal berjalan beriringan dengan standar nasional. Indonesia memiliki seluruh instrumen itu—namun belum sepenuhnya memanfaatkannya.
Yang lebih mengkhawatirkan justru persoalan tata kelola. Pemilihan yayasan dan mitra pengelola dapur beberapa kali dipersoalkan. Transparansi belum memuaskan. Ada laporan pembayaran yang terlambat. Ada keluhan kualitas bahan baku yang menurun akibat tekanan biaya. Ada dugaan konflik kepentingan yang terus menjadi bahan percakapan publik. Ketika uang negara yang digunakan mencapai ratusan triliun rupiah, pertanyaan tentang efisiensi dan akuntabilitas bukan lagi gangguan. Ia adalah kewajiban.
Di tengah semua itu, saya teringat sebuah anekdot lama tentang Nurcholish Madjid. Menjelang Reformasi 1998, Cak Nur berkeliling menawarkan gagasan besar tentang demokrasi, kebangsaan, dan masa depan Indonesia. Banyak orang terpesona oleh keluasan pikirannya. Namun ada pula yang menyindir dengan jenaka: “Visi dan misi Cak Nur luar biasa, hanya gizinya saja yang belum jelas.” Kalimat itu dulu menjadi lelucon politik. Hari ini, sejarah seolah membalikkan cermin. MBG memang program bergizi. Tetapi program ini masih membutuhkan visi, misi, dan tata kelola yang lebih terang.
Keseluruhan struktur BGN dan para pemangku kepentingannya perlu memahami: apa sebenarnya tujuan MBG? Apakah sekadar membagikan makanan? Menurunkan angka stunting? Memperbaiki kualitas pendidikan? Mengurangi kemiskinan? Membangun ketahanan pangan nasional?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara jernih, karena program sebesar ini tak boleh berjalan hanya dengan kekuatan niat baik. Apalagi tantangan berikutnya jauh lebih sulit: apakah semua anak harus menerima manfaat yang sama, tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga mereka? Apakah pendekatan universal adalah pilihan paling adil ketika sumber daya negara terbatas dan kelompok rentan masih sangat banyak?
Pertanyaan semacam ini memang tidak populer. Namun kebijakan yang baik hampir selalu lahir dari keberanian mengajukan pertanyaan yang tidak populer. Saya berharap Nanik tidak takut pada pertanyaan-pertanyaan itu. Sebaliknya, ia perlu mengundangnya masuk ke ruang rapat, ke meja evaluasi, dan ke dalam setiap laporan yang diterimanya. Karena program besar tidak pernah gagal akibat kekurangan niat baik. Program besar biasanya gagal ketika para pengelolanya mulai percaya bahwa niat baik sudah cukup menggantikan sistem, data, pengawasan, dan koreksi.
Jangan hanya menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Tetaplah menjadi wartawan yang kebetulan sedang memimpin Badan Gizi Nasional. Dengarkan laporan keberhasilan, tetapi cari juga cerita yang tidak masuk laporan. Percayai data, tetapi periksa kembali sumbernya. Sambut tepuk tangan, tetapi jangan abaikan keluhan yang datang dari dapur, sekolah, orang tua, dan anak-anak—mereka yang menjadi alasan program ini dilahirkan. Sebab republik ini sudah terlalu sering membayar mahal kesalahan yang sebenarnya telah diketahui sejak awal.
Dan karena itu, pesan yang paling penting dan sederhana: Jangan diulangi!
Penulis adalah Kepala Badan Saksi Nasional DPP Partai Demokrat
