Pidato Prabowo Dinilai Sibuk Pamer Capaian, Pusham UII: Minim Evaluasi dan Persoalan HAM Justru Luput

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan MPR dinilai lebih sibuk menonjolkan keberhasilan pemerintah ketimbang mengakui persoalan yang masih membayangi kebijakan-kebijakannya. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII) bahkan melihat pidato tersebut terlalu banyak berisi pujian terhadap Presiden sendiri.

Direktur Pusham UII Despan Heryansyah menilai ada sejumlah persoalan mendasar yang justru tidak mendapatkan tempat dalam pidato Prabowo, terutama menyangkut menyempitnya ruang sipil dan melemahnya perlindungan hak asasi manusia.

“Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, pidato Prabowo hanya dipenuhi dengan pujian terhadap dirinya sendiri tanpa menyentuh persoalan inti terkait ruang sipil yang menyempit dan jaminan hak asasi manusia yang semakin melemah,” kata Despan dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Despan, cara Prabowo menyampaikan capaian pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk menonjolkan program-program unggulannya tanpa disertai evaluasi yang memadai terhadap konsekuensi kebijakan tersebut.

Ia menilai Presiden terlalu berfokus pada apa yang dianggap sebagai keberhasilan pemerintah, sementara suara masyarakat yang terdampak kebijakan justru tidak terlihat dalam narasi pidato kenegaraan.

Salah satu contoh yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo dalam pidatonya menekankan besarnya jumlah penerima manfaat program tersebut.

Namun, menurut Despan, capaian secara kuantitatif tidak otomatis menggambarkan keberhasilan program. Ia menilai Presiden semestinya juga menjelaskan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak sekolah.

Kritik serupa diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih yang turut menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Despan mempertanyakan keberlanjutan pembiayaan program tersebut, terutama menyangkut kemampuan koperasi menanggung biaya operasional tanpa pada akhirnya menambah beban keuangan negara.

Menurut dia, sejumlah program populis pemerintah tidak dapat hanya dinilai dari besarnya skala program atau jumlah penerima manfaat. Ada persoalan struktural yang perlu dibuka kepada publik, mulai dari aspek hukum, tata kelola, perencanaan hingga penggunaan anggaran.

Ia menilai kelemahan landasan hukum, desain kelembagaan yang tidak tepat, perencanaan yang minim, potensi pemborosan APBN hingga dugaan penyelewengan anggaran semestinya menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.

Namun, persoalan tersebut justru tidak muncul secara memadai dalam pidato Presiden.

Kritik lebih keras disampaikan peneliti Pusham UII Heronimus Heron. Ia menilai gaya Prabowo dalam pidatonya memperlihatkan kecenderungan megalomaniak.

Penilaian itu antara lain didasarkan pada cara Presiden membangun narasi mengenai dirinya sebagai sosok yang seolah memiliki takdir untuk memimpin Indonesia dengan kehebatan tertentu.

Heron juga menyinggung kebiasaan Prabowo mengaitkan berbagai hal dengan angka 8 yang dianggap sebagai angka keberuntungan, termasuk ketika Presiden memberikan penilaian tinggi terhadap kinerjanya sendiri.

Menurut Heron, seorang kepala negara seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Pernyataan Presiden bukan sekadar komunikasi politik, tetapi dapat memengaruhi kebijakan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Pernyataan Prabowo bisa berkonsekuensi pada kebijakan yang berdampak luas pada warga. Namun, hampir 2 tahun memerintah, Prabowo sepertinya tidak ingin berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik,” tuturnya.

Prabowo menyampaikan dua pidato di hadapan parlemen pada Jumat (14/8/2026).

Pidato pertama disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR sekaligus menjadi pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan laporan terkait kinerja lembaga-lembaga negara.

Beberapa waktu kemudian, Prabowo kembali berbicara di hadapan DPR dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan APBN (RAPBN) 2027 beserta nota keuangan.

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo sekaligus menyampaikan pidato pengantar pemerintah atas rancangan anggaran untuk tahun mendatang.

Bagi Pusham UII, persoalan utama bukan semata-mata mengenai seberapa banyak program pemerintah yang dapat dipamerkan sebagai capaian. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pemerintah bersedia membuka ruang evaluasi, mengakui kelemahan, dan memastikan kebijakan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat.

Pidato kenegaraan, dalam perspektif tersebut, semestinya tidak berubah menjadi panggung untuk mengagungkan capaian pemerintah, tetapi menjadi ruang pertanggungjawaban kepada publik. [*] Disarikan dari sumber berita media daring