Pola Tanam Keliru, 500.000 Lahan Tebu Bakal Dibongkar Ulang

Untuk mendongkrak produksi gula tebu nasional, pemerintah bakal membongkar ulang 500.000 Lahan tebu | Pixabay

SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah menyiapkan langkah drastis dengan membongkar ulang 500 ribu hektare lahan tebu di berbagai daerah dalam waktu tiga tahun ke depan. Kebijakan ini digulirkan demi mengatasi masalah rendahnya rendemen tebu yang selama ini menjadi keluhan petani, sekaligus menggapai target swasembada gula nasional.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman ketika berbicara di forum Rembuk Tani di Berbah, Kabupaten Sleman, Selasa (8/7/2025). Ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun produktivitas tebu terhambat karena pola tanam yang keliru, salah satunya akibat penggunaan varietas yang bercampur di satu lahan.

“Kalau selama ini rendemen mandek di 6,7 persen, itu karena cara tanam kita tidak seragam. Banyak lahan yang ditanami lebih dari satu varietas, padahal seharusnya harus seragam agar hasil maksimal. Makanya harus kita bongkar ulang,” jelas Amran.

Ia mencontohkan kondisi kebun tebu di sekitar Lanud Adisutjipto Sleman, yang terbukti ditanami berbagai varietas berbeda, sehingga berdampak pada hasil rendemen yang rendah.

“Kalau zaman dulu, masa kolonial, produksi gula kita bisa mencapai 14 ton per hektare. Sekarang hanya sekitar 4 ton per hektare. Turun drastis karena tidak ada regulasi yang memaksa peningkatan produktivitas,” kata Amran, mengenang sejarah kejayaan industri gula Indonesia.

Program peremajaan lahan tersebut, lanjutnya, ditujukan untuk mengganti tanaman tebu yang tak lagi produktif dengan bibit unggul. Pemerintah optimistis jika langkah ini berhasil, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan gula kristal putih untuk konsumsi nasional pada tahun depan. Sedangkan untuk swasembada gula industri, ditargetkan bisa terwujud dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Selain pembenahan pola tanam, Mentan Amran menekankan sejumlah strategi lain yang akan dijalankan pemerintah, antara lain terkait kepastian harga dan akses modal. Pemerintah telah menetapkan harga acuan pembelian (HAP) gula petani sebesar Rp 14.500 per kilogram, serta mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun melalui BUMN IDFood untuk menyerap produksi gula petani.

“Itu perintah langsung dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Jangan sampai petani jual gula di bawah harga standar,” tegasnya.

Soal pembiayaan, Amran mengungkapkan kabar baik mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu. Pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan agar plafon kredit Rp 500 juta tidak lagi dihitung secara kumulatif, sehingga petani dapat meminjam setiap tahun tanpa terhalang sisa plafon pinjaman sebelumnya.

“Kalau dulu petani terhalang plafon akumulasi. Insyaallah minggu depan suratnya keluar, KUR bisa diambil tiap tahun tanpa dihitung kumulasi,” katanya optimis.

Lebih jauh, Mentan Amran juga membuka opsi bagi petani tebu untuk membentuk kelompok sendiri agar lebih mudah mengakses pupuk subsidi. Apalagi saat ini pemerintah telah memperluas jenis pupuk bersubsidi, tak hanya urea, NPK, dan organik, tetapi juga SP-36 dan ZA.

“Kalau petani tebu mau bentuk kelompok sendiri supaya lebih mudah akses pupuk, silakan saja. Sudah saya putuskan,” ujar pemilik Tiran Group ini.

Ia menegaskan, pemerintah telah menyiapkan semua dukungan, mulai pupuk, irigasi, mesin pertanian, hingga jaminan harga jual gula. Namun, ia mengingatkan para petani agar juga meningkatkan kinerja di lapangan.

“Kalau semua sudah kami sediakan tapi produksi masih rendah, ya nanti kami turun langsung ke kebun. Karena tidak ada lagi alasan untuk hasil rendah,” tutup Amran. [*] Berbagai sumber