Politisi Golkar Akui Sulit Dapat Uang Halal di DPR, Benarkah?

Zulfikar Arse Sadikin | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Dalam forum diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (11/8/2025), ia blak-blakan mengaku betapa beratnya mencari rezeki halal selama menjadi politikus dan anggota parlemen.

Arse bahkan tidak selalu terbuka kepada keluarganya soal asal-usul uang yang dibawanya pulang. “Yang penting istri dan anak tercukupi, tapi saya tetap berusaha mencari yang halalan toyyiban,” ucapnya. Ia menambahkan, menjaga kejujuran di tengah pusaran politik bukanlah perkara mudah, meski tetap diupayakan.

Politikus asal Banyuwangi itu menilai praktik korupsi bukan hanya soal DPR, melainkan budaya yang tumbuh sejak lama, bahkan sejak masa mahasiswa. Menurutnya, laporan keuangan organisasi di kampus pun jarang benar-benar rapi. “Itu terbawa sampai ke dunia kerja,” katanya.

Arse dua kali lolos ke Senayan dari Dapil Jawa Timur III. Pada periode 2019 ia meraih 44.532 suara, lalu meningkat tajam menjadi 118.331 suara di pemilu berikutnya. Meski demikian, catatan e-LHKPN Mei 2024 menunjukkan harta kekayaannya hanya Rp 610 juta, sementara utang tercatat Rp 1,15 miliar.

Ia mengakui sebagian besar biaya politiknya diperoleh lewat sumbangan pihak ketiga dan pinjaman. Setelah terpilih, fokus utamanya adalah melunasi utang tersebut. Karena itu, ia mendukung adanya mekanisme pendanaan partai dari masyarakat, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara Eropa. Menurutnya, skema ini akan membuat politisi lebih fokus bekerja tanpa terbebani urusan logistik.

Namun pengakuan Arse langsung menuai bantahan dari koleganya di Senayan. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut tudingan “sulit mendapat uang halal” terlalu berlebihan. Menurutnya, gaji dan tunjangan anggota Dewan sudah sangat cukup.

“Hitung saja, take home pay anggota DPR sekarang lebih dari Rp 100 juta per bulan,” jelas mantan Sekretaris Militer Presiden itu. Ia menyebutkan angka tersebut sudah termasuk tunjangan perumahan, karena rumah dinas kini diganti uang tunjangan sekitar Rp 50 juta.

Mengacu aturan, gaji pokok anggota DPR memang relatif kecil, hanya sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Namun dengan tambahan uang sidang, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan berbagai fasilitas lain, total yang dibawa pulang bisa di atas Rp 54 juta. Bagi pimpinan DPR, jumlahnya tentu lebih besar lagi. Ditambah perjalanan dinas yang bisa bernilai Rp 3–5 juta per hari, angka Rp 100 juta per bulan yang disebut TB Hasanuddin menjadi masuk akal.

Meski sebagian penghasilan dipotong untuk iuran partai – di Golkar, misalnya Rp 12 juta per bulan – Hasanuddin menilai anggota Dewan tetap hidup sejahtera. Karena itu, ia menolak klaim koleganya yang menyebut sulit menjaga kehalalan pendapatan. “Tinggal bagaimana kita mensyukuri,” ujarnya.

Bandingkan dengan kisah Adi Kusuma, sarjana teknik industri lulusan Universitas Telkom. Usai kontraknya tidak diperpanjang, ia terpaksa menjadi pemulung demi menghidupi keluarga. Penghasilan Rp 80.000 hingga Rp 150.000 per hari tetap ia syukuri karena diyakini halal.

Kisah itu memberi kontras tajam dengan pernyataan seorang legislator yang berpenghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan. Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka masih 7,28 juta orang atau 4,76 persen.

Pertanyaan akhirnya mengerucut pada pilihan pribadi: apakah benar menjadi anggota DPR sedemikian sulit untuk konsisten mencari rezeki halal, ataukah justru soal kepuasan dan cara pandang terhadap rezeki yang diterima? [*]  Berbagai sumber