Proyek Kereta Whoosh Merugi Rp 1 T,  Megaproyek Jokowi Jadi PR bagi Prabowo

Kereta cepat Whoosh | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Proyek-proyek besar semasa pemerintahan Joko Widodo kini mulai “terseok-seok” dan justru membebani keuangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto, salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melaporkan kerugian hampir Rp1 triliun hanya dalam enam bulan pertama 2025 akibat kontribusi dari proyek transportasi cepat tersebut. Angka ini terekam dalam laporan konsolidasi per Juni 2025, di mana kerugian berasal dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang terhubung dengan proyek Whoosh.

Penyebab utamanya adalah porsi kepemilikan KAI pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang menaungi Whoosh. Dari laporan keuangan, tercatat rugi bersih PSBI yang masuk ke KAI mencapai Rp951,48 miliar hingga Juni 2025. KAI sendiri memegang kendali dengan 58,53 persen saham di PSBI.

Apabila tren tersebut berlanjut hingga akhir tahun, potensi kerugian bisa tembus sekitar Rp1,9 triliun. Meski lebih rendah dibandingkan kerugian sepanjang 2024 yang menyentuh Rp2,69 triliun, beban ini tetap memperberat posisi keuangan KAI.

PSBI bukan hanya dimiliki oleh KAI. Ada juga tiga BUMN lain di dalamnya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), serta PTPN VIII. Konsorsium tersebut dibentuk untuk membiayai sekaligus mengelola jalannya proyek Whoosh yang sejak awal dihantui problem, mulai dari pembebasan lahan hingga revisi desain konstruksi.

Investasi yang digelontorkan untuk membangun jalur cepat ini mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Di dalamnya termasuk cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS (Rp19,42 triliun) yang menjadi fokus utama restrukturisasi Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

Kerugian mulai muncul sejak Whoosh beroperasi komersial pada Oktober 2023. Pemasukan dari tiket dan layanan lain hingga kini belum sebanding dengan tingginya ongkos investasi serta beban operasional yang harus ditanggung.

Selain itu, laporan lain juga menunjukkan, PT PSBI sebagai pemegang mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), membukukan kerugian Rp4,195 triliun sepanjang 2024 dan masih merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025. Hal ini secara langsung menekan empat BUMN yang ada di dalamnya.

Sebagian besar pembiayaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), ditambah dana dari APBN dan penyertaan modal BUMN. Ketergantungan pada utang luar negeri serta bunga pinjaman yang tinggi membuat keuangan konsorsium terus terbebani.

Kini, pemerintah tengah mengevaluasi keberlanjutan proyek perpanjangan jalur hingga Surabaya. Presiden Prabowo melalui Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menegaskan rencana pengembangan tetap berjalan, namun dengan model pembiayaan yang tidak membebani APBN.

Opsi yang muncul adalah pembangunan jalur semi-cepat dengan kecepatan 160–200 km/jam, agar biaya lebih efisien dan rute bisa disesuaikan dengan karakter wilayah padat di Jawa, mulai dari Cirebon, Semarang, Solo hingga Surabaya.

Pemerintah juga tengah menimbang apakah jalur akan ditempuh melalui lintasan utara, selatan, atau kombinasi keduanya. Yang pasti, restrukturisasi pembiayaan menjadi kunci agar proyek strategis ini tidak mengulang beban berat seperti yang dialami jalur Jakarta–Bandung. [*]  Berbagai sumber