PT Victory Apparel Tutup, Lebih dari 800 Pekerja Terkena PHK

ilustrasi pengangguran | tribunnews

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lesunya industri garmen kembali memakan korban. Setelah hampir setahun tidak lagi berproduksi akibat kehilangan pesanan dari pembeli, PT Victory Apparel di kawasan Tanjung Mas, Semarang Utara, dipastikan menghentikan operasionalnya. Dampaknya, lebih dari 800 pekerja harus kehilangan mata pencaharian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlangsung secara bertahap melalui mekanisme perundingan bipartit antara perusahaan dan pekerja.

“Sudah lama, sudah. Ya masih bipartit, makanya masih dikasih empat kali ini yang keempat itu,” ujar Sutrisno saat dihubungi, Sabtu (25/7/2026).

Ia menjelaskan, perusahaan menerapkan PHK mengikuti masa berakhirnya kontrak masing-masing karyawan. Langkah tersebut dilakukan agar administrasi ketenagakerjaan, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Ya hasilnya mereka semua kan ini di-PHK-nya misalnya kontrak ada yang Juli ya berarti yang Juli, yang Maret ya Maret, jadi memang sesuai dengan tanggal kontrak supaya tidak berdampak pembayaran BPJS mundur-maju,” katanya.

Menurut Sutrisno, proses penyelesaian PHK ditargetkan rampung paling lambat pertengahan September 2026. Sementara pengosongan gedung perusahaan diperkirakan baru selesai pada Oktober mendatang.

“Tahap dua, tahap tiga sampai saya minta September pertengahan harus sudah selesai,” ujarnya.

Dari total lebih dari 800 pekerja yang terdampak, proses administrasi tahap pertama baru mencakup sekitar 200 orang. Hingga kini, penyelesaian berkas mereka masih berlangsung.

“Belum selesai karena ini masih semua harus mengisi form semua 200 orang itu,” ucapnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Disnaker Kota Semarang menggandeng Polrestabes Semarang dalam mengawal penyelesaian administrasi para pekerja.

“Kemarin rapat terakhir saya dengan Polrestabes itu kan tim bareng-bareng pokoknya ditekankan bahwa minggu ini yang 200 harus selesai dulu. Siapapun yang sesuai dengan tanggal itu,” katanya.

Sutrisno mengungkapkan, kondisi PT Victory Apparel sebenarnya sudah lama mengalami penurunan aktivitas. Selama hampir satu tahun terakhir, perusahaan praktis tidak lagi menjalankan produksi karena kehilangan pesanan dari pembeli.

“Hampir satu tahun enggak produktif. Ada hampir satu tahun order sudah enggak ada. Tapi karyawan masih dibayar, masih dibayar itu kan,” jelasnya.

Ia menegaskan, berhentinya operasional perusahaan sepenuhnya dipicu persoalan finansial setelah buyer menghentikan kerja sama.

“Sudah enggak ada semua. Buyernya sudah enggak ada jadi memang (karena faktor) keuangan. Memang keuangan, 100 persen keuangan itu,” tegasnya.

Sutrisno menyebut mayoritas pekerja yang terdampak merupakan warga Kabupaten Demak, sedangkan pekerja asal Kota Semarang diperkirakan sekitar 15 persen atau sekitar 150 orang.

“Warga Semarang maksimal 15 persen. Jadi ya sekitar 150 orang,” katanya.

Sebagai upaya membantu para korban PHK, Disnaker Kota Semarang membuka kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi seluruh warga Kota Semarang yang kehilangan pekerjaan.

“Kita tawarkan untuk yang warga Kota Semarang, mulai sekarang silakan mendaftar untuk pelatihan di BLK,” ujarnya.

Menurutnya, kapasitas pelatihan tidak dibatasi selama pesertanya merupakan warga Kota Semarang.

“Sudah otomatis di BLK. Kita latih. Berapapun itu, asalkan warga Kota Semarang gitu,” tambahnya.

Selain itu, Disnaker juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para korban PHK sebagai penyangga kebutuhan hidup selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

“Pemerintah harapannya kalau bisa memberi BLT. Itu artinya kan tiga bulan, untuk bantuan uang tiga bulan untuk kehidupan itu,” kata Sutrisno.

Ia menilai industri tekstil dan garmen saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat perlambatan ekonomi global.

“Ya yang lainnya ya sementara ini ekonomi agak sulit kan global ya, jadi pengaruh global,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong penguatan fungsi Pelabuhan Tanjung Emas agar biaya logistik ekspor dapat ditekan sehingga daya saing industri manufaktur di Jawa Tengah kembali meningkat.

Terkait pemenuhan hak pekerja, Disnaker memastikan telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar proses pencairan hak-hak pekerja dapat segera ditindaklanjuti setelah surat PHK diterbitkan.

“Kan begitu dia keluar mengambil surat ke PHK kan kami tindaklanjuti ke BPJS (Ketenagakerjaan),” pungkasnya. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring