Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mundur Serentak! Gus Ipul: Tak Perlu Dibesar-besarkan, Itu Hanya Sebagian Kecil

Menteri Sosial Saifullah Yusuf | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi pengunduran diri ratusan guru Sekolah Rakyat dengan menegaskan bahwa mereka merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang seharusnya bersedia ditempatkan di berbagai wilayah sesuai kebutuhan.

Fenomena pengunduran diri ini muncul hanya dua pekan setelah program Sekolah Rakyat resmi dijalankan serentak di puluhan titik di Indonesia. Total ada 160 guru yang menarik diri dari penugasan, mayoritas karena merasa lokasi kerja terlalu jauh dari tempat tinggal.

Namun, bagi pria yang akrab disapa Gus Ipul, alasan itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mundur dari tanggung jawab sebagai pendidik.

“Guru yang direkrut mengajar di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK. Selayaknya pegawai aparatus sipil negara, mereka seharusnya siap ditempatkan di mana saja,” ujar Gus Ipul di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan bahwa proses penempatan sudah dilakukan secara digital dan otomatis, sehingga hasil akhirnya bukan ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial.

“Karena sistem kadang-kadang ya memang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya,” lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya tetap membuka peluang bagi guru yang telah mengundurkan diri untuk kembali bergabung, apabila nantinya sekolah rakyat hadir di kabupaten atau kota asal mereka.

“Nanti, pada akhirnya kalau sesuai rencana setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat. Maka akhirnya akan rata juga ini,” terang Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk intervensi negara untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah ini menggunakan sistem berasrama dengan pembiayaan penuh dari negara, serta kurikulum khusus yang menekankan karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme.

Sejak diresmikan pada 14 Juli 2025 lalu, total sudah ada 63 titik yang mulai beroperasi, dengan 37 titik lainnya menyusul akhir Juli hingga awal Agustus.

Menanggapi kekosongan tenaga pengajar, Kementerian Sosial bergerak cepat dengan menyiapkan calon pengganti dari kelompok guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) namun belum mendapatkan penempatan.

“Sekarang kita juga lakukan seleksi untuk mencari pengganti dari mereka yang mundur. Ada 50 ribu lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan,” jelas Gus Ipul.

Ia menegaskan, kekosongan sementara tidak akan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar, sebab daftar guru cadangan telah disiapkan sejak awal.

“Ini sudah siap di belakangnya, ada guru-guru yang siap menggantikannya. Mereka yang prinsipnya telah mengikuti proses pendidikan dalam profesi guru,” tegasnya.

Gus Ipul pun meminta publik agar tidak membesar-besarkan persoalan tersebut. Menurutnya, 160 guru yang mengundurkan diri hanyalah sebagian kecil dari total 1.500 guru yang telah direkrut untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

“Ini akan terus bergulir dan terus diperbaiki dan dilengkapi,” tuturnya.

Di sisi lain, berbagai penyempurnaan juga tengah dilakukan, termasuk penambahan tenaga pendukung seperti wali asrama, tenaga kebersihan, hingga petugas keamanan. Pemerintah berkomitmen agar seluruh elemen penunjang sekolah rakyat bisa terpenuhi secara bertahap.

“Saya harus akui memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi secara umum, Alhamdulillah, semua sesuai jadwal,” pungkas Gus Ipul. [*]  Berbagai sumber