Rocky Gerung Sebut Amnesti Hasto Sinyal Prabowo Mulai Jauhi Jokowi

Pengamat politik Rocky Gerung | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak sekadar keputusan hukum, melainkan juga sinyal politik penting.

Menurut Rocky, kasus hukum yang menjerat Hasto sejak lama sarat dengan nuansa dendam politik dari Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

“Secara logis, tuntutan pada Hasto adalah dendam politik Jokowi, kan itu dasarnya yang Hasto ngoceh terus tentang Jokowi atau PDIP atau bahkan Ibu Mega, bahkan bukan sekedar ngoceh, memberhentikan dinasti Jokowi dari keanggotaan PDIP dan itu pasti menimbulkan sakit hati,” ujar Rocky dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (4/8/2025).

Sebagaimana diketahui, Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih periode 2019–2024.

Kasus tersebut kembali mencuat di penghujung masa jabatan Jokowi, di tengah memburuknya relasi politik antara PDIP dan mantan Wali Kota Solo itu.

Bagi Rocky, pemberian amnesti ini menjadi “kebijaksanaan akhir” yang menunjukkan kesadaran Prabowo akan pentingnya menyelamatkan demokrasi dari praktik politik balas dendam.

“Amnesti pada Hasto adalah semacam kebijaksanaan akhir. Presiden kini menyadari bahwa demokrasi harus diselamatkan dari kelakuan politik yang penuh dendam,” tegasnya.

Ia memandang keputusan tersebut bisa menjadi titik awal menghangatnya kembali hubungan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Prabowo kini dihadapkan pada pilihan politik besar: tetap bersama Jokowi atau merapat ke Megawati. Tapi arahnya sudah mulai terlihat jelas,” kata Rocky.

Rocky bahkan menilai, kedekatan Prabowo dengan Megawati kemungkinan akan melampaui hubungan politiknya dengan Jokowi, meskipun mantan presiden itu dianggap berjasa mendukung kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. “Relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara Prabowo dengan Jokowi,” ujarnya.

Sementara itu, Jokowi menanggapi santai keputusan Prabowo tersebut. Ia menegaskan bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi. “Sama itu adalah hak prerogatif itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati,” kata Jokowi di kediamannya, Sumber, Solo, Jumat (1/8/2025).

Menurutnya, pemberian amnesti pasti mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hukum, politik, hingga kondisi sosial. “Ya semuanya yang namanya pemerintah presiden pasti pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik semua pasti memiliki sisi pertimbangan,” tambahnya.

Selain amnesti kepada Hasto, Presiden Prabowo juga memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut dilandasi semangat persatuan nasional menjelang peringatan HUT ke-80 RI.

“Pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen kekuatan politik yang ada di Indonesia,” kata Supratman usai rapat konsultasi dengan DPR, Kamis (31/7/2025).

Ia menegaskan, abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto merupakan bagian dari langkah besar pemerintah membangun rekonsiliasi politik. Abolisi tersebut juga diberikan kepada 1.116 orang lainnya yang telah diverifikasi oleh Kemenkumham. [*] Berbagai sumber