Sri Mulyani Akhirnya Koreksi Anggaran Pendidikan 2026, Tunjangan Guru Naik Jadi Rp 274,7 T

Menteri Keuangan, Sri Mulyani | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengoreksi angka anggaran pendidikan yang sebelumnya ia sampaikan pada Konferensi Pers RAPBN 2026. Jika semula disebut Rp178,7 triliun, kini anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik dinaikkan menjadi Rp274,7 triliun.

Koreksi itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

“Dana pendidikan yang secara langsung dirasakan oleh guru, dosen, dan tenaga kependidikan mencapai Rp274,7 triliun,” ucap Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, menerangkan bahwa perbedaan angka terjadi karena hitungan awal belum memasukkan seluruh komponen belanja pegawai. Termasuk gaji dan tunjangan di tingkat daerah. “Paparan sebelumnya belum lengkap. Sekarang sudah dihitung secara menyeluruh,” jelasnya.

Rincian Kenaikan

Kenaikan signifikan terjadi pada pos tunjangan profesi guru dan dosen PNS serta gaji pendidik, dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun. Sedangkan TPG non-PNS dan TPD non-PNS tidak berubah, masing-masing Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun. Tunjangan profesi guru ASN daerah juga sedikit meningkat, dari Rp68,7 triliun ke Rp69 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun atau tetap 20 persen dari APBN. Dari jumlah itu, Rp253,4 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah untuk BOS, BOP PAUD, tambahan penghasilan guru, serta bantuan kesetaraan. Sementara Rp243,9 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga, antara lain Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kementerian Sosial, hingga Kementerian PUPR.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut memperoleh porsi besar, yakni Rp223,6 triliun untuk 71,9 juta pelajar dan santri. Adapun untuk belanja pembiayaan sebesar Rp37 triliun, diprioritaskan bagi beasiswa LPDP, riset, dukungan PTN-BH, hingga revitalisasi lebih dari 11 ribu sekolah.

Kritik Serikat Guru

Meski angka anggaran meningkat, sejumlah organisasi pendidik menilai alokasi dana belum berpihak pada kesejahteraan guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyinggung janji kampanye Presiden Prabowo Subianto soal upah minimum bagi guru non-ASN yang hingga kini belum terwujud.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul, menilai pemerintah terlalu fokus pada program populis semacam MBG ketimbang memenuhi hak dasar pendidik. “Hampir separuh anggaran pendidikan dialihkan untuk makan gratis. Padahal yang lebih mendesak adalah gaji layak untuk guru,” kata Iman.

Ia juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan tenaga pengajarnya. “Kalau kesejahteraan tidak dibenahi, program peningkatan kompetensi pun tidak akan maksimal,” tambahnya.

Pernyataan Kontroversial Menkeu

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menuai kritik lantaran menyebut gaji guru dan dosen sebagai tantangan keuangan negara. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Konvensi Sains dan Teknologi di ITB, awal Agustus lalu.

“Banyak yang menilai, gaji guru kecil. Ini menjadi salah satu beban fiskal kita,” katanya saat itu.

Komentar tersebut ditanggapi dingin oleh kalangan pendidik. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung, menilai pemerintah masih jauh dari optimal menjalankan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen.

“UU itu sudah dua dekade berlaku, tapi kesejahteraan guru belum juga terpenuhi,” tegasnya.

Dengan koreksi terbaru, pemerintah berharap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lebih terjamin. Namun kalangan pendidik tetap menunggu realisasi janji-janji politik, terutama terkait pengangkatan guru non-ASN dan pemberian gaji minimum yang layak. [*] Berbagai sumber