Mencermati Perubahan Pola Komsumsi Informasi yang Berkembang di Masyarakat
Di tengah membanjirnya berbagai informasi di tengah masyarakat dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan informasi mempunyai tanggung jawab besar dalam tata kelola komunikasi publik. Lantas langkah apa yang diambil?
Laporan: Elfira_Jayapura
Makin berkembangnya era digital ini, informasi dunia berada di genggaman. Melalui smartphone dengan mudah masyarakat mengakses berbagai informasi yang diinginkan. Hanya saja, informasi yang beredar tidak semuanya faktual dan akurat. Banyak diantaranya adalah berita hoax.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menilai, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat membuat pemerintah harus memperkuat tata kelola komunikasi publik, terutama melalui kanal digital. Pemerintah pun dituntut tidak sekadar cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan informasi tersebut akurat, aktual, mudah diakses, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan
Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi. Mereka juga perlu memahami bagaimana mengelola informasi secara benar, mulai dari proses produksi, penyajian hingga penyebarannya kepada masyarakat.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, informasi bukan hanya soal bagaimana menyampaikannya, tetapi juga memastikan informasi itu akurat, aktual, mudah diakses, dipahami masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jeri Agus Yudianto saat membuka pelatihan pengelolaan Website PPID dan Sistem Informasi Provinsi Papua Tengah di Kota Jayapura, Jumat (11/9).
Ia mengatakan, kemampuan tersebut menjadi penting seiring semakin tingginya penggunaan platform digital sebagai sumber informasi masyarakat. Karena itu, pengelolaan website, Content Management System (CMS), media sosial dan kanal informasi pemerintah perlu dilakukan secara profesional.
Selain kemampuan teknis, aparatur juga harus memahami prinsip jurnalistik pemerintahan. Akurasi, objektivitas, etika dan tanggung jawab kepada publik harus menjadi dasar dalam setiap informasi yang diproduksi pemerintah.
“Jurnalisme pemerintahan harus tetap mengedepankan akurasi, objektivitas, etika dan tanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.
Mencermati Perubahan Pola Komsumsi Informasi yang Berkembang di Masyarakat
Di tengah membanjirnya berbagai informasi di tengah masyarakat dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan informasi mempunyai tanggung jawab besar dalam tata kelola komunikasi publik. Lantas langkah apa yang diambil?
Laporan: Elfira_Jayapura
Makin berkembangnya era digital ini, informasi dunia berada di genggaman. Melalui smartphone dengan mudah masyarakat mengakses berbagai informasi yang diinginkan. Hanya saja, informasi yang beredar tidak semuanya faktual dan akurat. Banyak diantaranya adalah berita hoax.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menilai, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat membuat pemerintah harus memperkuat tata kelola komunikasi publik, terutama melalui kanal digital. Pemerintah pun dituntut tidak sekadar cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan informasi tersebut akurat, aktual, mudah diakses, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan
Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi. Mereka juga perlu memahami bagaimana mengelola informasi secara benar, mulai dari proses produksi, penyajian hingga penyebarannya kepada masyarakat.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, informasi bukan hanya soal bagaimana menyampaikannya, tetapi juga memastikan informasi itu akurat, aktual, mudah diakses, dipahami masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jeri Agus Yudianto saat membuka pelatihan pengelolaan Website PPID dan Sistem Informasi Provinsi Papua Tengah di Kota Jayapura, Jumat (11/9).
Ia mengatakan, kemampuan tersebut menjadi penting seiring semakin tingginya penggunaan platform digital sebagai sumber informasi masyarakat. Karena itu, pengelolaan website, Content Management System (CMS), media sosial dan kanal informasi pemerintah perlu dilakukan secara profesional.
Selain kemampuan teknis, aparatur juga harus memahami prinsip jurnalistik pemerintahan. Akurasi, objektivitas, etika dan tanggung jawab kepada publik harus menjadi dasar dalam setiap informasi yang diproduksi pemerintah.
“Jurnalisme pemerintahan harus tetap mengedepankan akurasi, objektivitas, etika dan tanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.
