Tarif Impor AS 19 Persen, Ancaman PHK Massal Intai Pekerja RI

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menetapkan tarif resiprokal 19 persen bagi produk ekspor Indonesia ke pasar AS, dan sebaliknya membebaskan hampir seluruh produk AS dari bea masuk ke Indonesia, tengah menuai kekhawatiran serius. Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor padat karya dalam negeri.

Kebijakan tersebut, yang diumumkan Presiden AS Donald Trump usai pembicaraan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, memang memberikan ruang ekspor lebih leluasa bagi AS. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga menyatakan komitmen untuk membeli energi, hasil pertanian, dan puluhan pesawat buatan Amerika dengan nilai transaksi yang tidak kecil.

Namun di sisi lain, masuknya produk AS dengan harga bersaing tanpa beban tarif ke pasar domestik dikhawatirkan akan memukul industri lokal yang belum cukup tangguh untuk bersaing. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan dampak kesepakatan ini dapat menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,064 persen—angka yang tampak kecil di atas kertas namun berarti puluhan hingga ratusan ribu lapangan kerja terancam lenyap.

“Jika barang-barang asing membanjiri pasar dengan harga murah, pelaku industri kecil dan menengah yang menyerap banyak tenaga kerja akan terpukul paling pertama. Daya saing melemah, produksi terganggu, dan ujungnya PHK tidak terelakkan,” ujar salah satu peneliti senior INDEF.

Sektor yang paling rentan di antaranya tekstil, alas kaki, pertanian, dan peternakan—semuanya merupakan penyumbang utama lapangan kerja nasional. Produk-produk pertanian dan peternakan dari Amerika Serikat yang bebas tarif dikhawatirkan akan merajai pasar dengan harga lebih rendah, membuat produk lokal kehilangan daya saing dan mengancam mata pencaharian petani serta peternak kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, juga mengingatkan bahwa tanpa proteksi tarif, petani dan peternak lokal akan berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang. “Mereka akan berhadapan langsung dengan produk hasil industrialisasi pertanian AS yang didukung subsidi besar. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi mereka,” tegasnya.

Di tengah kekhawatiran itu, sejumlah pihak menilai pemerintah terlalu lunak dalam negosiasi. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menyebut perjanjian ini sebagai bentuk ketimpangan yang mencolok. “Ini bukan hubungan dagang yang setara. Justru menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia di panggung global,” katanya.

Suroto mengingatkan bahwa konsekuensi dari perjanjian ini tidak hanya berhenti di persoalan ekonomi semata, tetapi menyangkut kedaulatan pangan dan energi bangsa. Ketergantungan pada impor, terutama dari satu negara, sangat berisiko bagi stabilitas nasional jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencoba meredam kekhawatiran dengan menyebut bahwa tarif 19 persen dari AS lebih baik dibanding ancaman sebelumnya yang mencapai 32 persen. Namun, sejumlah ekonom menggarisbawahi bahwa insentif tersebut tampak berat sebelah, karena hampir seluruh produk AS—sekitar 99% dari lebih dari 11.500 pos tarif—dibebaskan masuk ke Indonesia.

Sementara itu, AMRO (The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,8 persen dari sebelumnya 5 persen. Salah satu faktor pendorong revisi ini adalah ketidakpastian global serta efek lanjutan dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS.

Gelombang PHK yang mengintai harus dijadikan alarm serius bagi pemerintah. Penguatan daya saing industri dalam negeri, penyediaan insentif untuk sektor padat karya, serta perlindungan atas komoditas strategis seperti pangan dan energi menjadi krusial. Jika tidak, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu, tapi juga stabilitas sosial yang dipertaruhkan.  [*] Berbagai sumber