Terpicu UGM dan Undip, BEM Sejumlah Perguruan Tinggi Angkat Kaki dari BEM SI

Logo Unissula dan Untan | Kolase: Suhamdani

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Terpicu oleh sikap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip) yang lebih dulu keluar dari BEM SI Kerakyatan, sejumlah BEM perguruan tinggi lain pun mengikuti langkah serupa dengan angkat kaki dari aliansi tersebut.
Gelombang pengunduran diri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI Kerakyatan) ini terus meluas. Terbaru, giliran BEM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak yang menyatakan mundur.

Ketua BEM KM Unissula, Wiyu Ghaniy Allatif Yudistira, menilai forum Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatra Barat pada 13–19 Juli 2025 telah menyimpang dari esensi perjuangan mahasiswa. Ia menyebut forum tersebut sarat intervensi politik dan kehilangan ruh moralitas serta idealisme gerakan mahasiswa.

“Munas itu tak lagi mencerminkan semangat kemandirian gerakan mahasiswa. Justru terkesan menjadi ajang kepentingan politik kelompok tertentu. Karena itu, kami keluar dari BEM SI Kerakyatan,” ujar Wiyu, Selasa (22/7/2025).

Sikap serupa juga disampaikan oleh Presiden BEM KM Untan, Muhammad Najmi Ramadhan. Dalam pernyataan resminya di media sosial, Najmi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya berdiri tegak di atas nilai-nilai independensi dan keberpihakan pada rakyat, bukan tunduk pada kekuasaan.

Najmi mengkritik keras kehadiran sejumlah tokoh politik dan pejabat negara dalam forum Munas, yang menurutnya mencoreng integritas forum dan memperlihatkan upaya kooptasi terhadap gerakan mahasiswa. Ia mengajak seluruh BEM di Indonesia untuk memperkuat jaringan alternatif yang lebih murni dan bebas dari aroma politik transaksional.

“Gerakan mahasiswa bukan alat legitimasi. Kami menolak segala bentuk intervensi yang menjauhkan kami dari semangat perubahan,” kata Najmi.

Sementara itu, panitia Munas dari Universitas Dharma Andalas membantah bahwa forum tersebut berpihak pada kekuasaan. Ketua BEM Unidha, Rifaldi, menyebut kehadiran pejabat dan institusi negara di acara pembukaan adalah bagian dari prosedur protokoler, bukan undangan khusus dari panitia.

Rifaldi menegaskan bahwa simbol-simbol negara yang hadir di acara pembukaan, termasuk kiriman karangan bunga dari Badan Intelijen Negara (BIN), tidak akan mempengaruhi sikap kritis mahasiswa terhadap kekuasaan. “Kami tetap independen dan akan terus menjadi penyeimbang kekuasaan,” ujarnya.

Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, juga menyoroti lemahnya integritas forum Munas XVIII BEM SI Kerakyatan yang menurutnya gagal menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah gerak mahasiswa nasional. Ia menyatakan BEM Undip tidak lagi berada dalam naungan BEM SI maupun aliansi nasional manapun.

“Forum itu tidak mencerminkan nilai persatuan dan perjuangan mahasiswa. Maka dari itu, kami memilih berdiri di luar aliansi untuk menjaga independensi gerakan kami,” tutur Aufa.

Langkah keluar dari aliansi ini, menurut para mahasiswa, bukan bentuk disintegrasi gerakan, melainkan koreksi terhadap arah perjuangan yang dianggap menyimpang. Mereka menyerukan agar gerakan mahasiswa kembali pada cita-cita luhur: menjadi suara rakyat, bukan alat politik elit.

Dengan terus bertambahnya kampus yang mundur dari BEM SI Kerakyatan, konsolidasi gerakan mahasiswa nasional kini memasuki babak baru. Para BEM kampus-kampus tersebut berupaya membangun ulang jaringan perjuangan yang lebih murni dan bebas dari kepentingan pragmatis. [*]  Berbagai sumber