Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Global 15-20%, Pemerintah Akan Minta Kejelasan

Presiden AS Donald Trump | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kabar mengejutkan datang dari negeri Paman Sam. Bagaimana tidak mengejutkan? Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan wacana kebijakan dagang yang bisa mengguncang mitra-mitra dagangnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebutkan bahwa negara-negara yang belum menjalin kesepakatan dagang formal dengan Amerika akan dikenai tarif impor universal antara 15 hingga 20 persen. Kebijakan tersebut disebut-sebut sebagai bentuk “pemerataan” dalam hubungan dagang global.

“Untuk dunia, saya kira tarifnya akan berada di kisaran 15 sampai 20 persen… Saya hanya ingin bersikap adil,” ujar Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Skotlandia, Senin (28/7/2025).

Pernyataan itu langsung memantik perhatian dan kekhawatiran pemerintah Indonesia. Sebab, Indonesia sendiri telah melalui proses panjang dalam berunding dengan AS dan mendapat penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen. Jika negara lain yang belum berunding bisa mendapat tarif 15 persen, lantas apa artinya semua usaha diplomasi dan komitmen perdagangan yang sudah ditempuh RI?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa pemerintah belum bisa menanggapi secara resmi sebelum ada dokumen konkret dari otoritas AS.

“Itu yang mau kita perjelas, yang dimaksud 15-20 persen itu seperti apa? Sekarang ini sejujurnya di dokumen resminya kan belum ada,” kata Susiwijono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, pengenaan tarif sebesar itu tidak bisa serta-merta berlaku hanya karena pernyataan di media. Setiap kebijakan fiskal internasional harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum.

“Enggak bisa kita tiba-tiba hanya mendasarkan ke pengumuman di media sosial. Ini kan urusan penerimaan negara, tarif bea masuk, sehingga pasti nanti ujungnya akan ada perjanjian perdagangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Susiwijono menyebut bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang telah berkomitmen besar untuk mendapatkan penurunan tarif dari AS. Jepang, menurutnya, menyodorkan investasi jumbo senilai USD 550 miliar di AS, sementara Uni Eropa menawarkan pembelian energi, alat militer, dan investasi total lebih dari USD 1,3 triliun demi tarif yang lebih rendah.

Indonesia sendiri, kata Susi, sudah berkomitmen membeli produk energi dari AS senilai USD 15 miliar dan produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar.

“Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dapat tarif) rata-rata 15 persen, kan juga enggak mungkin,” tegasnya.

Meski demikian, hingga kini belum ada satu pun dari negara-negara tersebut yang benar-benar meneken perjanjian perdagangan resmi dengan AS. Semua komitmen itu masih bersifat lisan atau dalam bentuk MoU, tanpa kekuatan hukum penuh.

“Termasuk kita pun, negara-negara yang sudah sepakat, belum ada kan perjanjian dagang. Kita kan hanya ‘oh oke tidak diberlakukan dulu’ dan sampai hari ini juga enggak ada diberlakukan apa-apa,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia berencana segera meminta klarifikasi langsung dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terkait pernyataan Trump. Langkah ini dianggap krusial untuk menentukan arah kebijakan dagang selanjutnya dan memastikan bahwa proses negosiasi yang selama ini dijalankan tidak sia-sia.

Sementara itu, Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif global adalah bentuk penyederhanaan dari sistem perjanjian dagang yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.

“Kita akan menetapkan tarif untuk seluruh dunia, dan itulah yang harus mereka bayar jika ingin berbisnis dengan Amerika Serikat, karena Anda tidak bisa duduk dan membuat 200 kesepakatan,” katanya.

Kini, pemerintah Indonesia berada dalam posisi menunggu sekaligus bersiap menyusun langkah strategis, sembari berharap kebijakan tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa pertimbangan terhadap mitra dagang yang sudah beritikad baik. [*] Berbagai sumber