Viral Sindiran Respati Karena Anggaran Program Ditolak DPRD: Mau Bertindak Baik Malah Ditolak

Walikota Solo, Respati Ardi sempat menyinggung nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo di rapat paripurna DPRD Kota Solo, yang digelar Rabu, (09/07/2025) kemarin. Ando

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pernyataan Walikota Solo, Respati Ardi yang merasa kesal karena anggaran programnya ditolak oleh DPRD Kota Solo viral di media sosial @kuthosoloku. Diketahui pernyataan Respati tersebut saat menyampaikan sambutan dalam acara FGD Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Surakarta, di Loji Gandrung, Rabu, (09/07/2025) kemarin.

“Anggaran perubahan saya banyak ditolak oleh DPRD. Ini saya mengajak untuk setelah ini hasil FGD langsung rapat dengan bapenda dan langsung ploting anggaran masing-masing.

Karena saya mau bertindak baik malah ditolak dan lain-lain. Maka dari itu peluang ini saya buka daripada tidak diserap dengan baik hanya untuk kepentingan kelompok masing-masing

Maka saya membuka peluang dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya akan buka partisipasi aktif swasta untuk bisa berkontribusi langsung dan bisa menyerap anggaran,” ujar Respati dalam video yang viral tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Respati membenarkan pernyataan tersebut.

“Intinya kalau kita niat baik itu kritik boleh. Tapi yang sehat yang penting mau belajar,” ujarnya Jumat, (11/07/2025).

Meski demikian, dikatakan Respati gayung bersambut. Dirinya telah dimonev selama 6 jam oleh KPK di gedung KPK. Respati mengaku mendapatkan kritikan dari KPK terkait postur APBD 2025.

“Nah ini momentum yang sangat baik untuk seluruh perangkat daerah OPD termasuk DPRD belajar. Saya juga baru belajar kemarin untuk mempelajari postur APBD. Kita bareng-bareng belajar demi kepentingan masyarakat,” terangnya.

Respati menerangkan bahwa yang disorot oleh KPK itu adalah anggaran belanja. Dimana anggaran untuk belanja modal Pemerintah Kota Solo kecil, dibandingkan anggaran belanja jasa yang lebih banyak.

“Itu yang disorot, makanya kemarin kita buka semua penyalahgunaan dan lain lain sedang kita dalami,” sambungnya.

Walaupun programnya ditolak oleh DPRD. Respati menekankan bahwa program-programnya akan tetap berjalan.

“Tetap gas, saya kemarin sudah ke Jakarta ketemu pak Ketua MPR sudah siap support. Program rumah siap kerja ga masuk tak golekne, nanti bantuan bantuan tetap jalan. Karena sudah ditunggu masyarakat,” tandasnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPRD Solo, dari fraksi PKS, Daryono saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya tidak setuju jika dikatakan ada yang dicoret program-program dari Walikota Solo tersebut.

“Sebenarnya baru KUA(Kebijakan Umum Anggaran)-PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Jadi nanti masih ada pembahasan APBD Perubahan.
Besuk Senin baru peluncuran dari Pemkot. Jadi yang dikunci masalah plafonnya masalah anggaran. Masalah programnya kalau dikatakan dicoret ya agak kurang pas,” terangnya

Daryono menambahkan memang ada beberapa plafon anggaran yang dikurangi. Karena sudah dikomunikasikan oleh ketua Bapenda dan sudah dikomunikasikan dengan Walikota Solo.

“Yang saya ingat cuma 4, program sosialisasi di diskominfo sosialisasi program influencer, kopi corner di Lojigandrung. Kemudian alokasi dana hibah khusus Walikota Solo, lalu sama koperasi merah putih,” ujarnya.

Daryono menjelaskan sebenarnya dari DPRD tidak pengen menghilangkan semua. Cuma pengennya dibuat pilot project terlebih dahulu. Karena permasalahan program seperti itu memerlukan pengawasan.

“Kemudian mas Wali sepakat nanti peluncurannya di APBD murni 2026. Ya sudah, itu statusnya sebenarnya bukan dihilangkan tapi ditunda 4 itu yang saya ingat. Program utamakan cuma koperasi merah putih menurut saya yang lain bukan program utama,” tandasnya. Ando