Vonis Hasto,  Ribka Tjiptaning: PDIP Masih Didzolimi Hukum

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, melontarkan kritik tajam terhadap sistem hukum nasional yang dinilainya belum berpihak kepada rakyat. Menurut Ribka, vonis terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, adalah bukti bahwa kekuasaan hukum masih dikuasai oleh elite tertentu dan kerap menindas kekuatan politik rakyat.

“Hukum hari ini belum menjadi alat keadilan, tapi alat penguasa. Sekjen kami ditekan, dihukum, dan partai ini terus-menerus didzolimi,” ucap Ribka dalam acara peringatan 29 tahun peristiwa Kudatuli, Minggu (27/7/2025) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Pernyataan Ribka disampaikan sehari setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto. Ia dinyatakan terbukti menyuap anggota KPU dalam perkara pergantian antarwaktu anggota DPR, serta dijatuhi denda Rp 250 juta. Meski dinyatakan bersalah, hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Ribka tidak hanya menyoal vonis Hasto. Ia juga menyentil proses hukum yang belum menyentuh aktor-aktor besar di balik tragedi Kudatuli. Menurutnya, keadilan untuk korban 27 Juli 1996 masih jauh dari kenyataan.

“Sudah 29 tahun berlalu, tapi pelaku kekerasan terhadap rakyat belum diadili. Bahkan ada yang masih menikmati kekuasaan,” tegasnya dalam orasi mengenang peristiwa berdarah tersebut.

27 Juli, Simbol Ketimpangan dan Kebangkitan

Acara peringatan Kudatuli yang digelar Minggu pagi diwarnai dengan tabur bunga dan doa bersama. Puluhan kader partai serta keluarga korban hadir, menandai upaya kolektif PDIP menjaga ingatan terhadap luka sejarah yang belum terobati.

Menurut Ribka, Kudatuli bukan sekadar peristiwa politik, melainkan tonggak lahirnya kesadaran rakyat akan pentingnya reformasi. Ia menyebut, tanpa tragedi itu, mimpi-mimpi tentang keadilan dan keterwakilan rakyat kecil tak akan pernah jadi kenyataan.

“Kalau tidak ada 27 Juli, mana mungkin anak tukang kayu jadi presiden, atau anak petani bisa jadi gubernur. Kudatuli membuka jalan itu semua,” ucapnya, merujuk pada Jokowi dan para pemimpin dari akar rumput yang kini menduduki jabatan publik.

Namun ia menyindir keras kondisi saat ini, dengan menyebut bahwa cita-cita reformasi belum benar-benar tercapai. “Anak tukang kayu memang jadi presiden, tapi sekarang sudah error. Ya, itu nasib. Tapi yang jelas, tanpa 27 Juli, tidak ada semua ini,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Kritik untuk Kader yang Lupa Sejarah

Ribka juga menegur para kader partainya yang menurutnya mulai abai terhadap sejarah perjuangan partai. Ia merasa prihatin karena sebagian dari mereka menikmati posisi tanpa tahu darah dan air mata yang membentuk PDIP hari ini.

“Masih banyak yang tidak tahu apa itu Diponegoro 58, tidak tahu makna Kudatuli. DPP harus lebih ketat dalam menilai siapa yang layak jadi kader. Jangan sampai sejarah dikubur oleh ambisi,” tegasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow bertajuk “27 Juli sebagai Titik Awal Demokrasi Indonesia”, yang menghadirkan tokoh senior PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat dan Ribka sendiri sebagai pembicara. Diskusi berlangsung terbuka dan hangat, membahas bagaimana reformasi masih menyisakan PR besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap partai-partai berbasis kerakyatan.

Tuntutan Keadilan Belum Usai

Peringatan kali ini juga kembali diwarnai tuntutan agar negara menuntaskan kasus Kudatuli hingga ke akar-akarnya. Para kader dan simpatisan meneriakkan desakan agar keterlibatan militer dalam tragedi tersebut dibuka secara transparan.

“Usut tuntas jenderal-jenderal yang terlibat! Jangan biarkan sejarah dibungkam,” teriak seorang peserta aksi dari podium.

Sebagai catatan, Kudatuli—singkatan dari kerusuhan 27 Juli—merupakan insiden berdarah saat pengambilalihan paksa kantor PDI oleh kelompok yang berseberangan dengan Megawati Soekarnoputri. Peristiwa itu menewaskan 5 orang, melukai 149, dan menyebabkan puluhan hilang. Bagi PDIP, Kudatuli adalah luka kolektif sekaligus simbol kelahiran kembali.

“Kita tidak boleh lelah. Reformasi belum selesai. Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kudatuli adalah pengingat, bahwa perjuangan harus terus menyala,” pungkas Ribka. [*] Berbagai sumber