10 Ribu Hektare Sawah Jateng Bakal Diproteksi Asuransi, Cegah Petani Terjerat Pinjol

Pertanian di Jateng. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Petani di Jawa Tengah yang menghadapi ancaman gagal panen akibat kekeringan kini mendapat skema perlindungan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program asuransi pertanian untuk melindungi hingga 10 ribu hektare lahan sawah yang mengalami gagal panen atau puso.

Program tersebut disiapkan melalui PT Jamkrida Jateng. Skema ini diharapkan menjadi bantalan bagi petani ketika hasil panen tidak bisa diselamatkan, sehingga mereka tidak perlu mencari pinjaman dengan bunga tinggi untuk kembali menanam.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, perlindungan tersebut memang disiapkan untuk menghadapi risiko puso yang terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kekeringan.

“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” kata Luthfi, Kamis (3/9/2026).

Pesan Luthfi kepada petani cukup tegas. Ketika gagal panen terjadi, petani diminta tidak mengambil jalan pintas dengan meminjam uang kepada rentenir maupun pinjaman online (pinjol).

“Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” tegasnya.

Petani yang mengalami gagal panen atau puso diminta segera mengajukan klaim sesuai mekanisme asuransi yang telah disiapkan. Dengan begitu, modal usaha tani dapat dipulihkan tanpa harus menambah beban utang.

Selain perlindungan melalui asuransi, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan benih.

Bantuan benih tersebut akan diberikan melalui sejumlah skema setelah terdapat laporan dari wilayah terdampak dan dilakukan verifikasi di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah juga menggenjot langkah pencegahan agar kekeringan tidak berujung pada puso.

Salah satunya dengan mengoptimalkan jaringan irigasi tersier pada lahan sawah irigasi. Untuk wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air, pemerintah menyiapkan pemanfaatan irigasi perpompaan maupun perpipaan.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian sekaligus mempertahankan produktivitas panen selama periode kekeringan.

Data yang disampaikan Luthfi menunjukkan skala tantangan pertanian Jawa Tengah cukup besar. Terdapat sekitar 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi.

Untuk sawah tadah hujan, intervensi dilakukan melalui irigasi perpompaan. Sedangkan pada sawah irigasi, pemerintah mengoptimalkan jaringan irigasi tersier.

“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani, agar tidak beralih fungsi,” ujar Luthfi.

Perlindungan terhadap lahan pertanian menjadi penting karena gagal panen bukan hanya berdampak pada pendapatan petani. Jika berlangsung luas dan berulang, kondisi tersebut juga dapat mengganggu keberlanjutan produksi pangan.

Dalam pertemuan dengan gubernur, kelompok tani dari Kabupaten Pemalang turut menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan. Keluhan yang disampaikan antara lain pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kebutuhan jalan usaha tani hingga permintaan bantuan benih padi berkualitas.

Menanggapi persoalan sedimentasi, Luthfi mengatakan pengerukan sungai dan saluran irigasi akan diusulkan dalam penganggaran 2027. Sementara pembangunan jalan usaha tani disebut telah masuk prioritas dan akan ditindaklanjuti.

“Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait, termasuk bupati-walikota,” tandasnya.

Dengan skema asuransi untuk 10 ribu hektare, bantuan benih, hingga penguatan jaringan pengairan, Pemprov Jawa Tengah mencoba menyiapkan perlindungan dari dua sisi: menekan risiko gagal panen sekaligus menyediakan jalan keluar ketika puso benar-benar terjadi.

Bagi petani, satu hal yang ditekankan pemerintah adalah jangan sampai gagal panen membuat modal tanam berikutnya justru berubah menjadi beban utang. Aris Arianto