Belasan Ribu Anak DIY Putus Sekolah, Pemda Ungkap Faktor Terbesar Justru Bekerja

Ilutrasi putus sekolah | pixabay

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai “Kota Pelajar” kembali mendapat sorotan tajam. Di tengah citra sebagai pusat pendidikan nasional, belasan ribu anak di DIY justru tercatat tidak lagi mengenyam pendidikan formal.

Situasi itu memantik kritik DPRD DIY, terlebih ketika anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk tahun 2026 justru diproyeksikan menurun. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah DIY menilai persoalan anak putus sekolah tidak semata-mata dipicu faktor kemiskinan.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan angka 13.669 anak tidak sekolah merupakan akumulasi dari jenjang SD hingga SMA. Data tersebut, kata dia, telah dipetakan ke dalam 18 kategori penyebab.

“Ya, sebenarnya itu kan data grading ya, tidak cuma SMA. 13.000 itu kan dari SD sampai SMA. Dan sebenarnya kan sudah kita klasifikasikan juga data itu. Jadi, tidak sekolah itu bukan berarti tidak ada biaya juga, gitu. Tidak ada biaya dari si anak. Klasifikasinya itu ada 18 kalau tidak salah,” ujar Ni Made, Kamis (7/5/2026).

Menurut Pemda DIY, faktor paling dominan justru berasal dari kategori siswa yang memilih bekerja. Untuk tingkat SMA saja, jumlahnya mencapai 2.067 siswa.

Jumlah tersebut terpaut jauh dibanding siswa yang berhenti sekolah murni karena kendala biaya, yang tercatat sebanyak 186 orang.

Ni Made menilai fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan pelajar usia remaja. Sebagian siswa disebut merasa lebih nyaman memperoleh penghasilan sendiri dibanding melanjutkan pendidikan.

“Faktor-faktornya memang kalau dilihat secara umum itu di ‘bekerja’. Karena ini cukup besar jumlah yang K7 itu, bekerja. Itu 2.067 kalau di data ini, saya dikasih kemarin pas harus menjawab LKPJ. Karena SMA lho ya, SMA kan bisa saja mereka (berpikir) dari sisi pendapatan sudah lebih. Istilahnya, tidak harus meneruskan karena mungkin, terus terang, mereka sudah lebih enjoy dengan bekerja begitu,” paparnya.

Selain faktor pekerjaan, Pemda juga mencatat alasan lain yang cukup menonjol yakni menikah muda atau memilih mengurus rumah tangga.

“Ada juga yang lebih besar atau menonjol itu ‘menikah atau mengurus rumah tangga’ dari data di sini. Ya tidak tahu ya, namanya juga mungkin kondisi keluarga atau apa gitu ya,” tambahnya.

Di tengah temuan itu, DPRD DIY menyoroti kebijakan anggaran pendidikan Pemda yang dinilai kurang berpihak pada upaya menekan angka putus sekolah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD DIY, Eko Suwanto, mengkritik rencana penurunan anggaran BOSDA pada 2026. Berdasarkan data DPRD, alokasi BOSDA tahun depan diproyeksikan hanya sebesar Rp 196,722 miliar, turun dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp 206,013 miliar.

Pemangkasan tersebut meliputi bantuan untuk SMA, SMK hingga SLB, baik negeri maupun swasta.

Kondisi ini memunculkan ironi tersendiri bagi DIY. Di satu sisi dikenal sebagai daerah tujuan pendidikan, namun di sisi lain masih menghadapi ribuan anak yang meninggalkan bangku sekolah sebelum menuntaskan pendidikan menengah.  [*] Disarikan dari sumber berita media daring

.