JAYAPURA-Fenomena antrean panjang kendaraan yang berburu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berulang tiap tahun, tanpa penyelesaian yang jelas. Persoalan antrean panjang solar yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa akar masalah dari carut-marut ini bukanlah kelangkaan pasokan, melainkan adanya praktik kecurangan yang masif di lapangan.
Entar Sutisman (Akademisi Uniyap) (Foto/Dok.Pribadi)Akademisi sekaligus Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Entar Sutisman, menyebut bahwa dari hasil investigasi dan pemantauan di lapangan, akar masalah dari terjadinya fenomena tersebut bukan karena kurang stok, tapi penyalahgunaan.
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan sektor ekonomi hilir. Meskipun PT Pertamina (Persero) telah berulang kali memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi, realita di lapangan justru menunjukkan pemandangan kontras. Antrean mengular hingga ke jalan raya kerap memicu kemacetan parah.
Berdasarkan data yang pihaknya himpun, terdapat tiga modus utama yang kerap digunakan oleh para oknum untuk “menguras” Solar subsidi diantaranya; Modifikasi Tangki Kendaraan. Jelasnya, dalam modus ini, banyak ditemukan oknum pemilik kendaraan terutama jenis Star Wagon dan mobil boks yang memodifikasi tangki bensin mereka secara ilegal hingga berkapasitas 200 liter, jauh di atas standar pabrikan.
Kemudian, Pengisian Berulang Kali. Dalam modus ini pelaku dengan sengaja memanfaatkan celah pengawasan, satu kendaraan yang sama diketahui dapat mengantre dan mengisi BBM hingga 2-3 kali dalam sehari menggunakan beberapa surat atau barcode yang berbeda.
Yang tak kalah pengaruh adanya Penjualan BBM Ilegal ke Sektor Industri. Solar subsidi yang berhasil ditimbun dengan harga miring tersebut kemudian dijual kembali ke pihak industri atau konsumen komersial dengan harga yang jauh lebih tinggi demi meraup keuntungan pribadi.
“Akibat ulah para oknum ini, para pengusaha logistik mengaku harus mengantre hingga 24 jam hanya untuk mendapatkan Solar. Kondisi ini memicu ancaman mogok kerja massal dari asosiasi logistik, yang berpotensi besar melambungkan biaya distribusi barang dan memicu inflasi daerah,” jelasnya.
Pisi Bethania Titalessy (Akademisi Uncen) (Foto/Dok.Pribadi)Lebih lanjut, Sutisman mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan ini, kebijakan tegas di atas kertas tidak akan membuahkan hasil optimal, tanpa adanya konsistensi tindakan di lapangan. Tantangan terbesar saat ini adalah menjaga agar pengawasan ini tidak bersifat musiman atau hangat-hangat tahi ayam.
“Efektivitas langkah-langkah ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan aparat dan kesadaran kita bersama. Sebagai warga, kita wajib mengambil peran aktif untuk ikut mengawasi. Jika melihat ada indikasi kecurangan di SPBU, segera laporkan. Hanya dengan kerja sama semua pihak, lingkaran setan antrean Solar yang merugikan ini bisa dihentikan,” pungkasnya.
Sorotan lain juga datang dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen), Pisi Bethania Titalessy. Ia menilai antrean Solar terjadi belakangan ini di Kota Jayapura, diduga adanya indikasi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan (temporary excess demand) pada waktu dan lokasi tertentu.
Dalam kondisi BBM bersubsidi, Pisi menyebut mekanisme harga tidak dapat menyesuaikan secara bebas sehingga penyesuaiannya sering kali terjadi melalui antrean. “Antrean Solar tidak selalu berarti stok BBM secara keseluruhan tidak tersedia. Namun, antrean menunjukkan adanya tekanan pada sistem distribusi sehingga pasokan yang tersedia pada waktu tertentu belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut,” ujarnya.
Menurut Pisi, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif. Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia. Distribusi BBM harus menjangkau wilayah pesisir, kepulauan, hingga daerah pegunungan dengan infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya merata.
Kondisi cuaca, keterlambatan transportasi laut, maupun hambatan logistik dapat memengaruhi kelancaran penyaluran BBM hingga ke SPBU. Hal ini mengakibatkan biaya logistik di Papua relatif lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain. Oleh karena itu, sistem distribusi BBM di Papua juga menghadapi kompleksitas yang lebih besar. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan distribusi maupun evaluasi kebutuhan pasokan.
Selain faktor distribusi, ia menilai perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara alokasi Solar subsidi dengan perkembangan aktivitas ekonomi di Papua. Pertumbuhan sektor transportasi, logistik, konstruksi, perikanan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat berpotensi meningkatkan kebutuhan BBM dari waktu ke waktu.
Pisi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa distribusi Solar subsidi benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi distribusi perlu terus dilakukan agar subsidi lebih efektif menjangkau kelompok yang memang menjadi prioritas, seperti angkutan umum, angkutan logistik, nelayan, petani, dan pelaku usaha produktif.
“Ketepatan sasaran menjadi sangat penting karena tujuan utama subsidi adalah menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin tepat distribusinya, maka manfaat ekonominya juga akan semakin besar,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi regional, dosen ekonomi Uncen itu menjelaskan bahwa antrean BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga menimbulkan biaya transaksi (transaction cost) yang cukup besar bagi perekonomian daerah.
Waktu yang hilang akibat antrean mengurangi produktivitas tenaga kerja, memperlambat distribusi barang, meningkatkan biaya operasional transportasi, dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik.
Dalam ilmu ekonomi, waktu juga merupakan biaya. Ketika sopir angkutan barang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh Solar, maka distribusi barang menjadi tertunda. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, biaya tambahan tersebut pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang dan jasa yang dibayar masyarakat.
Ia menambahkan bahwa dampak tersebut dapat dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari perdagangan, distribusi bahan pokok, usaha mikro dan kecil, hingga sektor perikanan yang sangat bergantung pada ketersediaan Solar.
Karena itu kata Pisi, penyelesaian persoalan antrean Solar sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui langkah-langkah jangka pendek ketika antrean mulai terjadi. Yang lebih penting adalah membangun sistem distribusi yang lebih adaptif terhadap karakteristik Papua./
Hal ini dilakukan melalui evaluasi kebutuhan berbasis data, penguatan sistem digitalisasi distribusi, peningkatan kapasitas infrastruktur penyaluran BBM di wilayah dengan permintaan tinggi, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas.
“Persoalan antrean Solar seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi BBM secara menyeluruh. Papua memiliki karakteristik geografis, biaya logistik, dan pola konsumsi energi yang berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, kebijakan distribusi BBM juga perlu dirancang lebih adaptif terhadap kondisi tersebut.
Apabila tata kelola distribusi dapat semakin efektif dan berbasis data, maka bukan hanya antrean yang dapat dikurangi, tetapi juga efisiensi logistik, stabilitas harga, serta produktivitas ekonomi masyarakat Papua dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
