JAYAPURA– Koordinator Regional BGN Provinsi Papua, Rama Irjayanto Putra Sukoco Borotian, mengatakan insiden tersebut menjadi evaluasi menyeluruh bagi pelaksanaan program MBG di Papua. Selama ini, kata dia, penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), namun kasus di Depapre menjadi yang paling serius. “Sejak pertama kali kami operasional sampai sekarang, kejadian ini meledak dan ini kasus paling besar,” kata Rama saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (6/8).
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan yang terjadi di Papua, yakni di SMAN 5 Jayapura dan Distrik Depapre. Seluruh unsur penyelenggara, mulai dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, mitra, pemilik fasilitas hingga relawan akan dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan ulang guna memperkuat penerapan SOP.
“Kami akan melakukan refreshing kepada seluruh pihak yang terlibat. SOP mulai dari pembelanjaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat akan diperkuat kembali,” ujarnya. Rama menjelaskan, hasil uji laboratorium pada kasus dugaan keracunan di SMAN 5 Jayapura menunjukkan penyebab gangguan kesehatan bukan berasal dari menu makanan, melainkan air yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli).
“Hasil uji laboratorium menunjukkan penyebabnya adalah air yang mengandung E. coli. Dugaan bahwa penyebabnya berasal dari ayam, sayur atau lamanya distribusi tidak terbukti,” jelasnya.
Sementara untuk kasus di Depapre, hasil uji laboratorium hingga kini masih ditunggu. Namun berdasarkan evaluasi sementara, BGN menduga terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menjadi penyebab, mulai dari fasilitas dapur yang belum memadai, pelanggaran SOP hingga lamanya waktu distribusi makanan.
“Kami menduga ada kekurangan pada fasilitas, pelanggaran SOP, serta distribusi yang terlalu lama sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi,” katanya.
Menurut Rama, sesuai SOP, makanan yang telah dimasak dan dikemas harus diterima penerima manfaat dalam waktu tidak lebih dari empat jam. Namun kondisi geografis di Distrik Depapre membuat proses distribusi ke sejumlah sekolah, termasuk di wilayah kepulauan, melebihi batas waktu tersebut.
“Karena dapurnya berada di lokasi yang cukup jauh, waktu distribusi ke beberapa sekolah melebihi empat jam. Kondisi itu diduga menjadi salah satu faktor yang perlu kami evaluasi,” ujarnya.
BGN memastikan seluruh penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan MBG akan mendapat pendampingan dan pengobatan hingga pulih. Menurut Rama, langkah serupa telah dilakukan terhadap siswa SMAN 5 Jayapura yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Pendampingan juga kini diberikan kepada warga yang terdampak di Distrik Depapre.
“Kami berkomitmen mendampingi dan mengobati seluruh korban sampai sembuh bersama yayasan, mitra dan pemilik fasilitas. Itu menjadi instruksi dari pusat,” tegasnya.
Di sisi lain, Rama kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Ia menegaskan BGN tidak mencari pembenaran dan mengakui adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan program yang kini masih didalami.
“Bukan pembenaran bagi kami. Kami tetap salah, tetap ada yang lalai dari proses itu. Kami sedang menyelidiki di mana letak kelalaiannya dan kami mohon maaf kepada seluruh pihak yang terdampak,” pungkasnya. Di sisi lain, pemerintah menegaskan program MBG tetap dilanjutkan karena tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perekonomian daerah.
Program tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal serta melibatkan UMKM dan pemasok bahan pangan dari daerah, seperti telur, daging ayam dan komoditas lainnya. Ke depan, pemerintah juga akan memperketat sasaran penerima manfaat. Penyaluran MBG akan lebih diarahkan kepada sekolah dengan siswa yang dinilai paling membutuhkan tambahan asupan gizi.
JAYAPURA– Koordinator Regional BGN Provinsi Papua, Rama Irjayanto Putra Sukoco Borotian, mengatakan insiden tersebut menjadi evaluasi menyeluruh bagi pelaksanaan program MBG di Papua. Selama ini, kata dia, penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), namun kasus di Depapre menjadi yang paling serius. “Sejak pertama kali kami operasional sampai sekarang, kejadian ini meledak dan ini kasus paling besar,” kata Rama saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (6/8).
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan yang terjadi di Papua, yakni di SMAN 5 Jayapura dan Distrik Depapre. Seluruh unsur penyelenggara, mulai dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, mitra, pemilik fasilitas hingga relawan akan dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan ulang guna memperkuat penerapan SOP.
“Kami akan melakukan refreshing kepada seluruh pihak yang terlibat. SOP mulai dari pembelanjaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat akan diperkuat kembali,” ujarnya. Rama menjelaskan, hasil uji laboratorium pada kasus dugaan keracunan di SMAN 5 Jayapura menunjukkan penyebab gangguan kesehatan bukan berasal dari menu makanan, melainkan air yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli).
“Hasil uji laboratorium menunjukkan penyebabnya adalah air yang mengandung E. coli. Dugaan bahwa penyebabnya berasal dari ayam, sayur atau lamanya distribusi tidak terbukti,” jelasnya.
Sementara untuk kasus di Depapre, hasil uji laboratorium hingga kini masih ditunggu. Namun berdasarkan evaluasi sementara, BGN menduga terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menjadi penyebab, mulai dari fasilitas dapur yang belum memadai, pelanggaran SOP hingga lamanya waktu distribusi makanan.
“Kami menduga ada kekurangan pada fasilitas, pelanggaran SOP, serta distribusi yang terlalu lama sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi,” katanya.
Menurut Rama, sesuai SOP, makanan yang telah dimasak dan dikemas harus diterima penerima manfaat dalam waktu tidak lebih dari empat jam. Namun kondisi geografis di Distrik Depapre membuat proses distribusi ke sejumlah sekolah, termasuk di wilayah kepulauan, melebihi batas waktu tersebut.
“Karena dapurnya berada di lokasi yang cukup jauh, waktu distribusi ke beberapa sekolah melebihi empat jam. Kondisi itu diduga menjadi salah satu faktor yang perlu kami evaluasi,” ujarnya.
BGN memastikan seluruh penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan MBG akan mendapat pendampingan dan pengobatan hingga pulih. Menurut Rama, langkah serupa telah dilakukan terhadap siswa SMAN 5 Jayapura yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Pendampingan juga kini diberikan kepada warga yang terdampak di Distrik Depapre.
“Kami berkomitmen mendampingi dan mengobati seluruh korban sampai sembuh bersama yayasan, mitra dan pemilik fasilitas. Itu menjadi instruksi dari pusat,” tegasnya.
Di sisi lain, Rama kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Ia menegaskan BGN tidak mencari pembenaran dan mengakui adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan program yang kini masih didalami.
“Bukan pembenaran bagi kami. Kami tetap salah, tetap ada yang lalai dari proses itu. Kami sedang menyelidiki di mana letak kelalaiannya dan kami mohon maaf kepada seluruh pihak yang terdampak,” pungkasnya. Di sisi lain, pemerintah menegaskan program MBG tetap dilanjutkan karena tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perekonomian daerah.
Program tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal serta melibatkan UMKM dan pemasok bahan pangan dari daerah, seperti telur, daging ayam dan komoditas lainnya. Ke depan, pemerintah juga akan memperketat sasaran penerima manfaat. Penyaluran MBG akan lebih diarahkan kepada sekolah dengan siswa yang dinilai paling membutuhkan tambahan asupan gizi.
