Imbas dari Membayar Utang Masa Lalu
JAYAPURA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, kembali mengalami kekosongan beberapa obat-obatan. Ini bukan kali pertama, namun situasi ini kerap terjadi di rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Hal ini diakui oleh Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs. Ia mengaku ada beberapa obat yang saat ini kosong, dan itu terjadi sejak akhir tahun 2024.
Adapun obat yang mengalami kekosongan saat ini diantaranya, Holoxan, Zoltero, Herzemab, Zoladex, dan Teracim.
“Jenis obat ini kerap mengalami kekosongan, kadang stoknya ada, kadang kosong. Begitu saja terus. Padahal seharusnya, obat-obat ini harus selalu ready dalam pengobatan kanker. Bahkan, ada pasien yang nyaris meninggal dunia lantaran kami tidak bisa melakukan kemo,” ungkap dr Jan, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (31/7).
Ia menyebut, kekosongan obat-obatan di RSUD Jayapura bukan kali pertama. Dengan menjelaskan bahwa, sistem pengadaan obat yaitu dari tingkat bawah akan membuat pengusulan obat ke manajemen rumah sakit.
Dengan begitu, mereka akan tahu tingkat kebutuhan obat dalam seminggu, dua minggu, sebulan dan bahkan tiga bulan. “Namun, realisasi di lapangan tidak sesuai dengan permintaan kita lantaran keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Menurutnya, bukan hanya persoalan obat-obatan. Namun kebutuhan lain seperti CT Scan, mamografi dan MRI hingga saat ini tidak tersedia di rumah sakit.
“Yang sangat memprihatinkan saat ini adalah pasien di RSUD khusunya kanker, makin hari makin banyak. Namun kita terkendala dengan ketersediaan obat,” ujarnya.
dr Jan menerangkan, kekosongan obat yang terjadi saat ini tak terlepas dari pihak rumah sakit yang masih membayar utang yang ditinggalkan oleh direktur rumah sakit sebelumnya. Terlebih saat ini, anggaran yang diberikan untuk RSUD sudah berkurang sejak terjadi DOB.
“Uang yang ada saat ini digunakan hanya untuk membayar utang warisan direktur sebelumnya, hal ini berdampak pada belanja obat-obatan dan kebutuhan lainnya di rumah sakit,” tegasnya.
Dijelaskan, ketika terjadi kekosongan obat, bagi pasien yang mampu akan membeli obat di luar. Namun bagi pasien yang tidak mampu, maka ia menanggung nasib itu.Ia pun menilai bahwa pemerintah daerah tidak peduli dengan kondisi ini. Padahal, pasien yang dirawat di RSUD Jayapura adalah 40 persen orang asli Papua.
“Saya menganggap terjadi pembiaran dari pemerintah terhadap pasien di RSUD Jayapura, terutama pasien kanker. Dan ini fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, jika memang pemerintah peduli dengan masyarakat Papua sebagaimana slogannya “pelayanan dengan kasih”.
Maka sudah seharusnya pemerintah duduk bersama pihak rumah sakit dan melihat kondisi ini.
“Pemerintah jangan sebatas duduk di belakang meja lalu menerima laporan. Melainkan harus mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi saat ini, sehingga persoalan serupa tidak terjadi dari tahun ke tahun. Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, jangan kesehatan digunakan untuk alat partai politik,” tegasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Imbas dari Membayar Utang Masa Lalu
JAYAPURA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, kembali mengalami kekosongan beberapa obat-obatan. Ini bukan kali pertama, namun situasi ini kerap terjadi di rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Hal ini diakui oleh Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs. Ia mengaku ada beberapa obat yang saat ini kosong, dan itu terjadi sejak akhir tahun 2024.
Adapun obat yang mengalami kekosongan saat ini diantaranya, Holoxan, Zoltero, Herzemab, Zoladex, dan Teracim.
“Jenis obat ini kerap mengalami kekosongan, kadang stoknya ada, kadang kosong. Begitu saja terus. Padahal seharusnya, obat-obat ini harus selalu ready dalam pengobatan kanker. Bahkan, ada pasien yang nyaris meninggal dunia lantaran kami tidak bisa melakukan kemo,” ungkap dr Jan, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (31/7).
Ia menyebut, kekosongan obat-obatan di RSUD Jayapura bukan kali pertama. Dengan menjelaskan bahwa, sistem pengadaan obat yaitu dari tingkat bawah akan membuat pengusulan obat ke manajemen rumah sakit.
Dengan begitu, mereka akan tahu tingkat kebutuhan obat dalam seminggu, dua minggu, sebulan dan bahkan tiga bulan. “Namun, realisasi di lapangan tidak sesuai dengan permintaan kita lantaran keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Menurutnya, bukan hanya persoalan obat-obatan. Namun kebutuhan lain seperti CT Scan, mamografi dan MRI hingga saat ini tidak tersedia di rumah sakit.
“Yang sangat memprihatinkan saat ini adalah pasien di RSUD khusunya kanker, makin hari makin banyak. Namun kita terkendala dengan ketersediaan obat,” ujarnya.
dr Jan menerangkan, kekosongan obat yang terjadi saat ini tak terlepas dari pihak rumah sakit yang masih membayar utang yang ditinggalkan oleh direktur rumah sakit sebelumnya. Terlebih saat ini, anggaran yang diberikan untuk RSUD sudah berkurang sejak terjadi DOB.
“Uang yang ada saat ini digunakan hanya untuk membayar utang warisan direktur sebelumnya, hal ini berdampak pada belanja obat-obatan dan kebutuhan lainnya di rumah sakit,” tegasnya.
Dijelaskan, ketika terjadi kekosongan obat, bagi pasien yang mampu akan membeli obat di luar. Namun bagi pasien yang tidak mampu, maka ia menanggung nasib itu.Ia pun menilai bahwa pemerintah daerah tidak peduli dengan kondisi ini. Padahal, pasien yang dirawat di RSUD Jayapura adalah 40 persen orang asli Papua.
“Saya menganggap terjadi pembiaran dari pemerintah terhadap pasien di RSUD Jayapura, terutama pasien kanker. Dan ini fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, jika memang pemerintah peduli dengan masyarakat Papua sebagaimana slogannya “pelayanan dengan kasih”.
Maka sudah seharusnya pemerintah duduk bersama pihak rumah sakit dan melihat kondisi ini.
“Pemerintah jangan sebatas duduk di belakang meja lalu menerima laporan. Melainkan harus mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi saat ini, sehingga persoalan serupa tidak terjadi dari tahun ke tahun. Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, jangan kesehatan digunakan untuk alat partai politik,” tegasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
