1 day ago
5
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka opsi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025 Ia menyinggung adanya lima poin kritik yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
Adapun, rincian lima poin yang dibahas dalam nota diplomatik dari Arab Saudi itu pertama adalah soal ketidaksesuaian data jamaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Ia memastikan, permasalahan itu sudah diselesaikan sejak awal Mei 2025.
Kedua, pengangkutan jamaah dari Madinah ke Makkah. Di mana ada perbedaan syarikah pada sebagian kecil jamaah dalam satu kloter, sehingga jamaah sempat menunggu di Madinah karena beda konfigurasi.
Ketiga, penempatan hotel yang tidak sesuai. Keempat, kesehatan jamaah lansia dan risiko tinggi dan kelima adalah soal pembayaran Dam jamaah haji Tamattu.
Meski persoalan yang disinggung Arab Saudi dalam nota diplomatik sudah diselesaikan, tak dipungkiri masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji yang harus dibenahi. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.
“Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” ujar Puan.
Ia memastikan, Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi. “Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menyatakan jika ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, maka DPR dimungkinkan membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut. “Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya.
3.943 Jamaah Haji Sumut Sudah Kembali
Sementara berdasarkan catatan PPIH Debarkasi Medan, sebanyak 3.943 (47,22 %) jamaah haji Sumatera Utara sudah kembali ke tanah air. “Dengan begitu, jamaah haji Sumut yang belum kembali ke tanah air sebanyak 4.399 orang (52,68 %),” kata Ketua PPIH Debarkasi Medan Ahmad Qosbi saat menyambut kedatangan jamaah haji Kloter 11 di Aula 1 Madinatul Hujjaj, Selasa (24/6).
Qosbi mengucapkan selamat datang kembali di tanah air. “Semoga segala amal ibadah yang dilaksanakan diterima Allah Swt dan diampunkan segala dosa serta semoga meraih haji mabrur,” ungkapnya. Atas nama panitia, Qosbi mengucapkan permohonan maaf kepada jamaah haji jika selama pelayanan keberangkatan dan pemulangan ada kesalahan dan kekhilafan.
Sementara itu Kasubbag Humas PPIH Debarkasi Medan Mulia Banurea mengatakan, jamaah haji Kloter 11 berjumlah 360 orang berasal dari Medan, Tanjungbalai, Padangsidimpuan, Deliserdang, Labuhanbatu, Asahan dan Serdang Bedagai. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris PPIH Debarkasi Medan Muhammad Yunus, Kakankemenag Kota Medan serta undangan lainnya. (jpc/mag-2/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka opsi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025 Ia menyinggung adanya lima poin kritik yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
Adapun, rincian lima poin yang dibahas dalam nota diplomatik dari Arab Saudi itu pertama adalah soal ketidaksesuaian data jamaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Ia memastikan, permasalahan itu sudah diselesaikan sejak awal Mei 2025.
Kedua, pengangkutan jamaah dari Madinah ke Makkah. Di mana ada perbedaan syarikah pada sebagian kecil jamaah dalam satu kloter, sehingga jamaah sempat menunggu di Madinah karena beda konfigurasi.
Ketiga, penempatan hotel yang tidak sesuai. Keempat, kesehatan jamaah lansia dan risiko tinggi dan kelima adalah soal pembayaran Dam jamaah haji Tamattu.
Meski persoalan yang disinggung Arab Saudi dalam nota diplomatik sudah diselesaikan, tak dipungkiri masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji yang harus dibenahi. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.
“Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” ujar Puan.
Ia memastikan, Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi. “Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menyatakan jika ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, maka DPR dimungkinkan membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut. “Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya.
3.943 Jamaah Haji Sumut Sudah Kembali
Sementara berdasarkan catatan PPIH Debarkasi Medan, sebanyak 3.943 (47,22 %) jamaah haji Sumatera Utara sudah kembali ke tanah air. “Dengan begitu, jamaah haji Sumut yang belum kembali ke tanah air sebanyak 4.399 orang (52,68 %),” kata Ketua PPIH Debarkasi Medan Ahmad Qosbi saat menyambut kedatangan jamaah haji Kloter 11 di Aula 1 Madinatul Hujjaj, Selasa (24/6).
Qosbi mengucapkan selamat datang kembali di tanah air. “Semoga segala amal ibadah yang dilaksanakan diterima Allah Swt dan diampunkan segala dosa serta semoga meraih haji mabrur,” ungkapnya. Atas nama panitia, Qosbi mengucapkan permohonan maaf kepada jamaah haji jika selama pelayanan keberangkatan dan pemulangan ada kesalahan dan kekhilafan.
Sementara itu Kasubbag Humas PPIH Debarkasi Medan Mulia Banurea mengatakan, jamaah haji Kloter 11 berjumlah 360 orang berasal dari Medan, Tanjungbalai, Padangsidimpuan, Deliserdang, Labuhanbatu, Asahan dan Serdang Bedagai. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris PPIH Debarkasi Medan Muhammad Yunus, Kakankemenag Kota Medan serta undangan lainnya. (jpc/mag-2/adz)
