1 month ago
21
SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, untuk membina masyarakat sekitar hutan, demi meminimalisir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa titik di Sumut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, ketika dimintai tanggapannya, Minggu (27/7).
Gusmiyadi mengatakan, hampir sekitar tiga bulan Sumut tidak mengalami hujan dengan intensitas yang cukup, yang berdampak pada keringnya hutan maupun lahan.
“Ini yang mengakibatkan banyak sekali titik api yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera. Kemudian ketika diakumulasi berdasarkan Data BMKG, ada sekitar 1.200 titik api, dan Sumatera Selatan (Sumsel) yang paling banyak memiliki titik api,” ungkap Gusmiyadi.
Politisi Partai Gerindra itu, pun menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya karhutla, termasuk human eror.
“Yang pertama adanya human eror, yakni banyak masyarakat masih membuang puntung rokok sembarangan, kemudian terjadi pergesekan pada kayu di dalam hutan, maka terjadilah kebakaran,” bebernya.
Gusmiyadi juga mengatakan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dinas terkait, khususnya Dinas LHK Sumut ataupun kementerian, adalah membentuk kesadaran masyarakat.
“Kesadaran masyarakat yang berdampingan dengan hutan harus dibentuk, dengan program hutan kemasyarakatan dan hutan sosial. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengelola hutan,” ujarnya.
Dia pun berharap, dengan adanya program tersebut, konflik negara dengan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan, bisa diakhiri.
“Dengan adanya program tersebut negara dan masyarakat bisa melakukan proses dalam pengelolaan hutan dan bisa mengakhiri konflik. Saya berharap dengan program itu, masyarakat juga bisa mempunyai payung hukum, berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi menilai, dinas terkait tidak optimal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Kalau kita perhatikan, kelompok-kelompok pengelola hutan itu masih banyak yang tidak produktif, mereka belum bisa mengkapitalisasi hutan sebagai sumber penghidupan yang produktif. Sehingga masyarakat yang berdampingan dengan hutan, lebih banyak menggunakan hutan itu berdasarkan aspek pragmatis saja, karena pembinaan tidak dilakukan dengan cara yang baik,” jelasnya.
Terkait anggaran, Gusmiyadi meminta untuk lebih ditekankan pada proses pembinaan masyarakat yang ada di sekitar hutan.
“Anggaran untuk pembinaan masyarakat, bisa lebih dioptimalkan lagi. Sehingga mereka bisa lebih berdaya dan bisa menambah kompetensi mereka untuk menjaga kesadaran tentang pentingnya hutan,” pungkasnya. (san/saz)
SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, untuk membina masyarakat sekitar hutan, demi meminimalisir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa titik di Sumut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, ketika dimintai tanggapannya, Minggu (27/7).
Gusmiyadi mengatakan, hampir sekitar tiga bulan Sumut tidak mengalami hujan dengan intensitas yang cukup, yang berdampak pada keringnya hutan maupun lahan.
“Ini yang mengakibatkan banyak sekali titik api yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera. Kemudian ketika diakumulasi berdasarkan Data BMKG, ada sekitar 1.200 titik api, dan Sumatera Selatan (Sumsel) yang paling banyak memiliki titik api,” ungkap Gusmiyadi.
Politisi Partai Gerindra itu, pun menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya karhutla, termasuk human eror.
“Yang pertama adanya human eror, yakni banyak masyarakat masih membuang puntung rokok sembarangan, kemudian terjadi pergesekan pada kayu di dalam hutan, maka terjadilah kebakaran,” bebernya.
Gusmiyadi juga mengatakan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dinas terkait, khususnya Dinas LHK Sumut ataupun kementerian, adalah membentuk kesadaran masyarakat.
“Kesadaran masyarakat yang berdampingan dengan hutan harus dibentuk, dengan program hutan kemasyarakatan dan hutan sosial. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengelola hutan,” ujarnya.
Dia pun berharap, dengan adanya program tersebut, konflik negara dengan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan, bisa diakhiri.
“Dengan adanya program tersebut negara dan masyarakat bisa melakukan proses dalam pengelolaan hutan dan bisa mengakhiri konflik. Saya berharap dengan program itu, masyarakat juga bisa mempunyai payung hukum, berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi menilai, dinas terkait tidak optimal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Kalau kita perhatikan, kelompok-kelompok pengelola hutan itu masih banyak yang tidak produktif, mereka belum bisa mengkapitalisasi hutan sebagai sumber penghidupan yang produktif. Sehingga masyarakat yang berdampingan dengan hutan, lebih banyak menggunakan hutan itu berdasarkan aspek pragmatis saja, karena pembinaan tidak dilakukan dengan cara yang baik,” jelasnya.
Terkait anggaran, Gusmiyadi meminta untuk lebih ditekankan pada proses pembinaan masyarakat yang ada di sekitar hutan.
“Anggaran untuk pembinaan masyarakat, bisa lebih dioptimalkan lagi. Sehingga mereka bisa lebih berdaya dan bisa menambah kompetensi mereka untuk menjaga kesadaran tentang pentingnya hutan,” pungkasnya. (san/saz)
