1 month ago
22
SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) maupun stakeholder lainnya, untuk mengupayakan kembalinya status green card (kartu hijau) Danau Toba dari UNESCO. Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Manaek Hutasoit, ketika memberikan keterangannya, Selasa (22/7).
“Kami mendorong Pemprovsu maupun pemerintah daerah di kabupaten yang menaungi Danau Toba untuk komit dalam mengembalikan status green card dari UNESCO. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujarnya.
Menurutnya keterlibatan stakeholder menjadi tolak ukur dari kembalinya status yang baik dalam perkembangan destinasi pariwisata di Danau Toba.
“Kita meng atensi keseriusan Pak Gubsu yang langsung turun tangan menyoroti persoalan status Danau Toba. Identitas ini juga harus menjadi skala prioritas nasional. Kita berharap peran serta dan langkah konkret dari beliau,” ucapnya.
Mantan Ketua DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) tersebut mengatakan, dirinya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam turut serta dalam pembenahan Danau Toba menjadi lebih baik.
“Danau Toba ini dikelilingi 7 kabupaten, salah satunya Humbahas. Tentunya saya akan mendorong Pemkab Humbahas untuk turut serta dalam pembenahan status Geopark untuk Danau Toba,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, Danau Toba juga menjadi hidupnya perekonomian masyarakat melalui festival Danau Toba maupun beberapa event lokal dan mancanegara lainnya.
“Kita berharap, dengan kembalinya status Geopark dengan normal, berbagai festival dapat kembali terlaksana dengan adanya kegiatan di sana. Dan dapat membangkitkan semangat serta mendongkrak ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Anggota DPRD dari Dapil Sumut IX yang meliputi KabupatenToba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapteng dan Kota Sibolga itu menyampaikan, apapun yang dilakukan demi perbaikan status icon dari Sumut tersebut, layaknya seperti gayung bersambut, sehingga apapun yang dilakukan demi keselamatan Danau Toba tentunya harus disambut.
“Pembangunan Danau Toba tentunya harus dilihat dari beberapa hal. Salah satunya dari Dinas PUPR terkait pembangunan jalan. Saya rasa itu terintegrasi dengan pariwisata oleh UNESCO, supaya tidak mendapatkan sanksi pencabutan Geopark,” pungkasnya.(san/azw)
SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) maupun stakeholder lainnya, untuk mengupayakan kembalinya status green card (kartu hijau) Danau Toba dari UNESCO. Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Manaek Hutasoit, ketika memberikan keterangannya, Selasa (22/7).
“Kami mendorong Pemprovsu maupun pemerintah daerah di kabupaten yang menaungi Danau Toba untuk komit dalam mengembalikan status green card dari UNESCO. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujarnya.
Menurutnya keterlibatan stakeholder menjadi tolak ukur dari kembalinya status yang baik dalam perkembangan destinasi pariwisata di Danau Toba.
“Kita meng atensi keseriusan Pak Gubsu yang langsung turun tangan menyoroti persoalan status Danau Toba. Identitas ini juga harus menjadi skala prioritas nasional. Kita berharap peran serta dan langkah konkret dari beliau,” ucapnya.
Mantan Ketua DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) tersebut mengatakan, dirinya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam turut serta dalam pembenahan Danau Toba menjadi lebih baik.
“Danau Toba ini dikelilingi 7 kabupaten, salah satunya Humbahas. Tentunya saya akan mendorong Pemkab Humbahas untuk turut serta dalam pembenahan status Geopark untuk Danau Toba,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, Danau Toba juga menjadi hidupnya perekonomian masyarakat melalui festival Danau Toba maupun beberapa event lokal dan mancanegara lainnya.
“Kita berharap, dengan kembalinya status Geopark dengan normal, berbagai festival dapat kembali terlaksana dengan adanya kegiatan di sana. Dan dapat membangkitkan semangat serta mendongkrak ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Anggota DPRD dari Dapil Sumut IX yang meliputi KabupatenToba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapteng dan Kota Sibolga itu menyampaikan, apapun yang dilakukan demi perbaikan status icon dari Sumut tersebut, layaknya seperti gayung bersambut, sehingga apapun yang dilakukan demi keselamatan Danau Toba tentunya harus disambut.
“Pembangunan Danau Toba tentunya harus dilihat dari beberapa hal. Salah satunya dari Dinas PUPR terkait pembangunan jalan. Saya rasa itu terintegrasi dengan pariwisata oleh UNESCO, supaya tidak mendapatkan sanksi pencabutan Geopark,” pungkasnya.(san/azw)
